JAKARTA (21/9/2022), AMUNISI.CO.ID — Persaingan Puan Maharani – Ganjar Pranowo meraih tiket menuju RI-1 makin seru. Pendukung Ganjar pun makin kreatif. Kalau para pendukung Puan membentuk Dewan Kolonel, pendukung Ganjar membentuk Dewan Kopral. Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan, pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel yang dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR.
Noel meyakini, Dewan Kopral mampu bersaing dengan Dewan Kolonel yang dibuat untuk meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani. Kata Noel, Dewan Kopral dibentuk untuk menyukseskan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. “Kita bakal membentuk juga namanya Dewan Kopral. Iya dong, kalau elite bisa bentuk Dewan Kolonel, kita akan bentuk Dewan Kopral,” kata Noel dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Noel menegaskan, pihaknya tak main-main dalam membentuk Dewan Kopral, sebab, Dewan Kopral justru lebih banyak anggotanya. Di sisi lain, Dewan Kopral berisikan elemen masyarakat, bukan elite politik. “Seluruh komponen pendukung, relawan mas Ganjar. Entah itu dari kiai, mahasiswa, buruh, tani, kita akan membentuk Dewan Kopral,” ungkapnya.
Dengarkan Suara Rakyat
Noel mengingatkan, para elite PDI-P hendaknya mendengar suara rakyat, yakni mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 daripada Ketua DPR Puan Maharani. Apalagi PDI Perjuangan ingin memenangkan Pemilu untuk ketiga kalinya pada pemilu mendatang.
“(PDI-P) Partai yang mau hattrick di 2024, apalagi tema mereka kan 2024 hattrick ya kan. Nah kalau mau hattrick, riset beberapa lembaga survei itu, mas Ganjar elektabilitasnya tinggi,” kata Noel. Menurut Noel, Dewan Kolonel itu menandakan suara dari elite PDI-P pendukung Puan. Sedangkan Dewan Kopral mencerminkan suara akar rumput. Noel mengatakan, jika PDI Perjuangan pada akhirnya mengusung Puan, maka elektoral partai berlambang banteng moncong putih itu akan turun. Sebab, elektabilitas Puan lebih rendah daripada Ganjar jika dilihat dari hasil sejumlah survei nasional.
Tidak Dikenal
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal di dalam struktur partainya. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget. Kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu.
Seperti diberitakan, Dewan Kolonel PDIP dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR yang tujuannya ingin meningkatkan citra dan elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani jelang Pilpres 2024.
Guyonan Politik
Hasto mengaku telah meminta penjelasan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto terkait keberadaan Dewan Kolonel. Hasto mengatakan Dewan Kolonel tak lebih dari guyonan politik.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya.
Hasto menerangkan, Fraksi PDIP di DPR adalah alat kelengkapan partai untuk menjalankan tugas-tugas partai, seperti melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga pengawasan. “Saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat,” katanya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR Johan Budi selaku inisiator pembentukan Dewan Kolonel mengatakan Dewan Kolonel ini nantinya akan menjadi tim yang membantu memperjuangkan Puan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Johan menegaskan, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP dan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.
“Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres (2024) itu,” kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Utamakan Gotongroyong
Ketua DPP PDI yang juga Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh kader PDIP mengutamakan gotongroyong dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Puan merespons langkah sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel dengan tujuan meningkatkan citra serta elektabilitas Puan menjelang Pilpres 2024. Puan mengatakan pembentukan Dewan Kolonel merupakan hal yang sah-sah saja selama didasarkan pada semangat gotong royong.
“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu. Puan berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya yang sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.
“Instruksi dari Bu Ketua Umum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ujar Puan yang putri Megawati tersebut.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR Johan Budi selaku inisiator pembentukan Dewan Kolonel mengatakan Dewan Kolonel ini nantinya akan menjadi tim yang membantu memperjuangkan Puan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Johan menegaskan, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP dan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.
“Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres (2024) itu,” kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Tidak Bisa Disamakan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Ketua DPR Puan Maharani tak bisa disamakan dengan trah Soeharto — Presiden kedua RI, red — yang tak lagi memiliki karier politik di Golkar usai reformasi 1998. Menurut Hasto, reformasi ’98 adalah kehendak rakyat yang tak lagi menginginkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kondisi tersebut menurut Hasto berbeda dengan Sukarno sebagai pemimpin yang berdedikasi untuk bangsa. “Jadi tidak bisa dibandingkan,” katanya, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR demi memoles citra Puan Maharani untuk maju dalam pencalonan presiden 2024. Pembentukan Dewan Kolonel, sebelumnya disebut agar Puan tak bernasib sama dengan trah Soeharto di Golkar usai reformasi.
“Enggak bisa dibandingkan. Kalau keluarga Pak Harto kan kita semua tahu, kenapa muncul reformasi, karena terjadi kolusi korupsi nepotisme, alat-alat negara semua dipakai untuk kepentingan kekuasaan,” ucap Hasto. ***
