JAKARTA (29/05/2026), AMUNISI.CO.ID — Badan jalan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kembali amblas hanya beberapa waktu setelah dilakukan pengaspalan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Insiden itu memicu kritik dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, yang menilai kerusakan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur di ibu kota.
Kerusakan jalan yang terjadi usai perbaikan, menurut Nabilah, tidak dapat dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Ia menilai ada kegagalan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, terutama karena sebelum pengaspalan dilakukan, lokasi tersebut juga telah melalui pemeriksaan saluran oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
“Kalau jalan yang baru diperbaiki kemudian kembali amblas, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal tambal jalan, tetapi menyangkut kualitas kerja pemerintah,” kata Nabilah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, Nabilah menilai pola perbaikan yang bersifat sementara hanya akan menguras anggaran daerah tanpa menyelesaikan akar persoalan di lapangan. Ia menegaskan masyarakat membutuhkan infrastruktur yang dibangun secara terintegrasi dan memiliki ketahanan jangka panjang.
Menurut dia, buruknya sinkronisasi antara pekerjaan jalan dan sistem drainase menjadi salah satu penyebab berulangnya kerusakan infrastruktur di sejumlah titik di Jakarta. Setelah satu instansi menyelesaikan pekerjaan, kata dia, sering kali muncul persoalan baru akibat pekerjaan instansi lain yang tidak terkoordinasi dengan baik.
“Masyarakat tidak butuh perbaikan yang hanya bertahan hitungan hari. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas,” ujarnya.
Nabilah juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit teknis terhadap proyek perbaikan jalan di lokasi tersebut. Audit itu, menurut dia, perlu mencakup evaluasi kualitas konstruksi, kondisi struktur tanah, hingga efektivitas sistem drainase bawah jalan.
Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran publik tidak terus terserap untuk memperbaiki titik kerusakan yang sama akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga.
“Jangan sampai uang rakyat terus dipakai untuk memperbaiki titik yang sama berulang kali karena lemahnya koordinasi dan pengawasan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Selain mendesak audit, Nabilah meminta pengawasan terhadap proyek infrastruktur diperketat agar pengerjaan di lapangan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan.
“Kita sedang bicara soal keselamatan warga dan kredibilitas pemerintah. Infrastruktur tidak boleh dikerjakan asal jadi,” ujar politisi dari Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS) tersebut. ***
