高磊，中国国际电视台特约评论员，对外经济贸易大学马克思主义学院副教授，习近平对外开放思想研究中心、全球化与中国现代化研究院研究员；洪元和，对外经济贸易大学马克思主义学院硕士研究生。本文为作者个人观点，不代表中国国际电视台立场。
Kode Kelembagaan dalam Menerapkan Pengelolaan Partai yang Ketat dan Menyeluruh
Ada pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berkelanjutan merupakan “kekuatan nyata” Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam memimpin pembangunan nasional serta memperkokoh dasar kebangkitan bangsa. Namun sesungguhnya, perubahan cara kerja dan sikap yang terus dilakukan menjadi “dasar kekuatan lunak” yang lebih mendalam dan bertahan lama untuk menyatukan seluruh unsur di dalam Partai dan rakyat, serta memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan.
Pada tahun 2012, pimpinan pusat PKT mengeluarkan Peraturan Delapan Poin, yaitu seperangkat aturan perilaku guna menekan hak-hak istimewa pejabat, memerangi birokrasi dan korupsi, serta mendekatkan hubungan Partai dengan rakyat. Langkah ini memegang peranan penting dalam memperkokoh “dasar kekuatan lunak” tersebut.
Bagaimana Peraturan Delapan Poin berkembang dari sekadar upaya membangun kepercayaan menjadi kekuatan kelembagaan yang mampu membentuk norma sosial? Bagaimana perubahan cara kerja ini mendorong perombakan mendalam terhadap ekosistem politik dan cara pandang terhadap pencapaian kinerja politik?
Logika mendasarnya terletak pada pergeseran fokus dari sekadar menangani masalah yang tampak menjadi membangun pedoman yang benar — sebuah pendekatan sistemik yang mengandalkan proses perubahan mendasar dalam tubuh PKT agar dapat melepaskan diri dari siklus sejarah yang berulang antara kebangkitan dan keruntuhan.
Peraturan Delapan Poin menjadi ciri khas pengelolaan Partai yang ketat di era baru. Sejak Kongres Nasional ke-18 PKT pada tahun 2012, Komite Sentral telah menangani masalah mendasar dengan merumuskan dan menerapkan peraturan ini, dimulai dari Biro Politik Komite Sentral PKT, guna memberikan teladan dan menetapkan standar yang jelas. Langkah ini tidak hanya menyasar masalah-masalah lama dalam cara kerja, tetapi juga merupakan janji resmi yang diberikan kepada rakyat.
Selama satu dekade terakhir, pengawasan berbasis lembaga semakin diperkuat. Peraturan ini menindak tegas pesta makan mewah, acara seremonial yang berlebihan, sikap angkuh, pengawalan yang tidak perlu, rapat yang tidak mendesak, serta fasilitas istimewa yang selama ini dianggap sebagian pihak sebagai lambang kekuasaan. Ketentuan tersebut telah melampaui sekadar aturan tertulis; ia berkembang menjadi prinsip politik yang mengarahkan perilaku sosial dan nilai publik ke arah yang positif dan luhur, sehingga pada akhirnya kebiasaan baru ini berubah menjadi tata laku yang tetap terjaga.
Perubahan cara kerja dan tata laku masyarakat turut mendorong perombakan mendalam terhadap ekosistem politik dan cara pandang mengenai kinerja politik. Seiring dengan berkurangnya sikap seremonial kosong dan birokrasi yang berbelit, tolok ukur kinerja pejabat pun mengalami pergeseran.
Fokus pengukuran keberhasilan tidak lagi hanya berpusat pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto semata, melainkan lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup; tidak lagi hanya menilai hasil yang terlihat secara langsung, melainkan lebih menghargai capaian nyata yang dapat diuji kebenarannya oleh sejarah dan dinilai oleh masyarakat.
Dengan demikian, terbentuklah cara pandang yang tepat terhadap kinerja politik di bawah standar yang ketat. Lingkungan politik yang lebih sehat muncul justru karena adanya koreksi tegas terhadap pandangan yang salah mengenai keberhasilan kerja, serta dorongan kuat untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan hasil yang nyata. Dari menangani masalah yang terlihat hingga membangun nilai yang benar, tujuan pokok dari penerapan pengelolaan Partai yang ketat dan menyeluruh adalah mengatasi masalah baik dari gejala maupun akarnya, sekaligus meninggalkan kebiasaan lama dan membangun budaya baru yang lebih baik.
Di satu sisi, segala tindakan korupsi dan pelanggaran disiplin ditindak secara adil tanpa pandang bulu; sikap tidak mentoleransi korupsi yang muncul akibat target kinerja yang tidak realistis diterapkan dengan tegas, serta aturan disiplin yang ketat diberlakukan untuk memutus rantai penyebabnya. Di sisi lain, sistem penilaian kinerja yang lebih ilmiah dan terukur diterapkan, lengkap dengan indikator pembangunan berkualitas yang lebih lengkap, serta memberikan bobot penilaian yang lebih besar pada aspek kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan, dan keamanan nasional secara menyeluruh.
Selain itu, diterapkan pula prinsip “tiga pembedaan”, yaitu: membedakan antara kesalahan yang terjadi karena kurangnya pengalaman dalam uji coba kebijakan baru dengan pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukan secara sengaja; membedakan antara kesalahan yang terjadi dalam percobaan yang belum ada larangan tegas dari pihak berwenang dengan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja meski sudah ada larangan; serta membedakan antara kesalahan yang tidak disengaja dalam rangka mendorong pembangunan dengan pelanggaran disiplin dan hukum demi keuntungan pribadi. Bersamaan dengan itu, mekanisme toleransi dan perbaikan kesalahan juga disempurnakan, guna membangkitkan semangat dan motivasi para pejabat dalam melayani rakyat dengan lebih baik.
Dalam salah satu tulisannya yang dimuat di majalah resmi Partai, Qiushi, Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT Xi Jinping menyatakan: “Pemilihan dan promosi pejabat harus didasarkan pada kinerja nyata, capaian yang dihasilkan, serta apakah pekerjaan yang dilakukan mendapatkan pengakuan baik dari dalam Partai maupun dari rakyat.”
Di balik prinsip ini terdapat kode kelembagaan yang memungkinkan PKT melampaui siklus sejarah kebangkitan dan keruntuhan. Menerapkan pengelolaan Partai yang ketat dan menyeluruh merupakan proses perubahan mendasar yang dilakukan oleh Partai itu sendiri. Dengan menyempurnakan norma perilaku bagi anggota dan pejabatnya, serta mengatur cara penggunaan kekuasaan negara, Partai mencapai tujuan pemurnian diri, perbaikan kinerja, pembaruan sistem, serta peningkatan kapasitas sebagai lembaga penyelenggara negara.
Dalam sejarah Tiongkok, Shang Yang (390–338 SM), seorang pembaharu kenamaan pada masa Negara Qin pada Zaman Perang Bernegara (475–221 SM), pernah membangun kepercayaan publik dengan memenuhi janji memberikan hadiah kepada siapa pun yang berhasil memindahkan sebatang tiang kayu yang diletakkan di gerbang kota. Kisah ini telah lama menjadi gambaran penting mengenai arti kredibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kini, semangat tersebut mendapatkan wujud baru dalam pelaksanaan pengelolaan Partai yang ketat dan menyeluruh. Awalnya dimulai dari tekad membangun kepercayaan rakyat melalui tindakan nyata, kemudian berkembang menjadi upaya luas untuk menjadikan integritas dan kejujuran sebagai norma sosial, serta memperkuat pengelolaan Partai melalui aturan dan kelembagaan. Langkah ini tidak hanya mengubah wajah Partai itu sendiri, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi kemajuan dan tata kelola Tiongkok di era baru.
Perlu diakui bahwa perbaikan cara kerja dan sikap politik merupakan proses yang terus berjalan. Hal ini akan menjadi ciri khas yang menyertai perjalanan Tiongkok dalam membangun negara yang maju dan kuat, serta mewujudkan kebangkitan bangsa.
Penulis:
