JAKARTA (28/05/2025), AMUNISI.CO.ID — Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini disambut positif oleh Ketua Umum Alumni SMA Jakarta Bersatu (ASJB), RA. Jeni Suryanti, yang menyebutnya sebagai langkah penting menuju pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Negara wajib hadir menjamin akses itu tanpa terkendala biaya,” ujar Jeni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/5/2025).
Putusan MK tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Selasa (27/5). MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”
Permohonan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan dikabulkan dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa negara tidak boleh membedakan pembebasan biaya hanya berdasarkan status sekolah, baik negeri maupun swasta.
RA. Jeni Suryanti menilai keputusan tersebut sebagai “angin segar” bagi dunia pendidikan, khususnya bagi keluarga dari kelompok ekonomi rentan. Ia menambahkan bahwa putusan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam konstitusi.
Namun Jeni juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti di jenjang dasar. Ia mendorong agar pemerintah memperluas cakupan pembebasan biaya hingga ke tingkat menengah atas, termasuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pendidikan menengah atas juga dapat diakses secara gratis. Ini penting untuk mencegah kesenjangan setelah lulus dari tingkat dasar,” kata Jeni.
Sebagai pimpinan ASJB, organisasi alumni yang aktif di bidang sosial dan pendidikan, Jeni menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan pro-rakyat. Ia juga mengajak seluruh alumni SMA di Jakarta agar ikut berperan dalam mendukung transformasi pendidikan nasional. ***
