JAKARTA (15/9/2022), AMUNISI.CO.ID — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman meminta prajurit untuk menghentikan kecaman kepada anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Dudung mengingatkan prajurit TNI AD agar lebih dewasa dalam menghadapi polemik.
“Sudah cukup. Beliau sudah meminta maaf. Kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih legawa,” kata Dudung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022). Dudung mengatakan TN AD telah menerima permintaan maaf Effendi dengan lapang dada.
Dudung juga mengingatkan kepada prajurit agar mengikhlaskan atas apa yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa prajurit TNI AD sudah terbiasa menghadapi tantangan yang sulit. Karena itu, permasalahan yang kini terjadi tak sebanding dengan tantangan yang dihadapi para prajurit. “Kita harus lebih legawa. Kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu kecil bagi kami untuk menghadapinya,” kata dia.
Hal yang Wajar
Dudung menganggap kecaman prajurit terhadap anggota Effendi sebagai hal wajar. Dudung beralasan, selama ini prajurit TNI telah berkeringat menjalankan tugas di medan operasi. Apalagi, tugas operasi yang dilaksanakan membuat mereka harus pergi meninggalkan anak dan istri. Belum lagi, mereka juga berhadapan dengan berbagai kesulitan selama menjalankan tugas operasi tersebut.
“Nah hal inilah yang kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan,” ujar Dudung.
Meski demikian, Dudung memastikan bahwa situasi prajurit saat ini sudah mulai kondusif. Ia juga meminta jajarannya agar tidak ada lagi prajurit yang mengecam Effendi.
“Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif. Saya sampaikan kepada jajaran tidak ada lagi pernyataan-pernyataan liar seperi itu,” kata dia. “Wajar-wajar saja mungkin mereka menyampaikan. Mungkin orang itu yang selama ini bolak-balik turun gunung, bolak-balik dari daerah operasi,” kata Dudung.
Prinsip Demokrasi
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai tindakan Jenderal Dudung yang menggerakan prajurit TNI untuk merespons pernyataan salah satu anggota Komisi I DPR tak sesuai dengan prinsip demokrasi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, tindakan Dudung sangat bertentangan dengan negara hukum yang disandang oleh Republik Indonesia.
“Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum,” kata Julius dalam keterangan tertulis, Kamis. Menurut Julius, pandangan anggota DPR terhadap TNI merupakan hal yang konstitusional. Selain itu, pandangan anggota DPR juga dijamin undang-undang sebagai wakil rakyat untuk mengawasi eksekutif.
Ancaman
Di lain pihak, Effendi mengaku nyawanya dan keluarganya terancam setelah menyebut TNI seperti gerombolan. Menurut dia, ancaman-ancaman tersebut masuk ke ponselnya beberapa hari terakhir melalui pesan tak dikenal selama 24 jam.
“Iya (dapat ancaman), ancaman nyawa, keluarga, semua. Mungkin teman-teman lihat sendiri viral-viral alamat rumah saya dikasih kemudian handphone saya 24 jam enggak berhenti berdering,” katanya di DPR, Kamis.
Politisi PDIP ini mengaku telah mencari tahu dan menyelidiki pihak yang melakukan ancaman tersebut. Namun begitu, ia tidak akan mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Effendi mengatakan, dirinya tak memiliki persoalan pribadi baik dengan Jenderal Andika Perkasa maupun Jenderal Dudung Abdurrachman, terkait pernyataannya dalam rapat. Ia juga berdalih tidak memiliki pretensi pribadi dengan menyebut TNI seperti gerombolan. Dia berharap semua pihak mencermati dan melihat kembali pernyataannya secara utuh dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto menyampaikan PDIP berharap, permintaan maaf yang telah disampaikan anggota fraksinya, Effendi MS Simbolon, bisa membuat situasi kembali tenang. “Mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasanya,” katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Utut mengaku tidak memahami pergerakan yang terjadi di internal TNI AD pascapernyataan Effendi yang menyebut ‘TNI seperti gerombolan’. Utut berharap Dudung bisa menggunakan kewenangannya untuk meredakan situasi.
“Kalau ditanya, apakah kita memahami gerak di sana, tentu tidak. Biar ini wilayahnya Pak KSAD, kan Pak KSAD punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat, ini bisa membuat yang marah-marah menjadi tidak marah,” tuturnya.
Utut menyampaikan, PDIP akan segera berbicara langsung dengan Dudung.Ia pun menyebut Effendi Simbolon sebagai orang yang humanis. “Tentu kami akan bicara dengan Pak KSAD. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon, beliau ini seorang humanis, ketua Simbolon sedunia. Bahkan, saya pernah ke kampung beliau tahun 2007, lawan catur 500 orang marga Simbolon semua, ini rajanya Simbolon,” katanya. ****
