Oleh: Azzahra Jinan Ulya (Mahasiswi Manajemen S1 – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang)
LESUNYA daya beli masyarakat Indonesia pada awal 2025 menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Salah satu indikatornya adalah terjadinya deflasi, yang meskipun dianggap pemerintah sebagai keberhasilan dalam menstabilkan harga, justru dipandang berbeda oleh para ekonom. Mereka menilai bahwa deflasi kali ini merupakan cerminan lemahnya konsumsi masyarakat. Daya beli yang menurun diperkirakan hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen—angka yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tekanan ekonomi ini semakin berat dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam dua bulan pertama 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 18.610 pekerja mengalami PHK. Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan bahwa jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Peningkatan Angka Pengangguran
Anton Agus Setyawan, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), menegaskan bahwa kondisi ini berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka pengangguran. “Pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan di sektor manufaktur. Hal ini mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan akhirnya daya beli masyarakat menurun,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di laman UMS.
Kondisi ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi akibat dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Krisis energi dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut juga turut memperkeruh situasi.
Lebih lanjut, Anton menyebut bahwa masyarakat kini cenderung menahan konsumsi, baik untuk kebutuhan primer seperti bahan pangan maupun kebutuhan tersier. Pelemahan permintaan terhadap barang dan jasa inilah yang kemudian memicu gelombang PHK berikutnya, menciptakan siklus ekonomi yang semakin terpuruk.
Melihat kondisi ini, pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas dan terukur, mulai dari pemberian bantuan langsung hingga dukungan nyata terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif fiskal bagi industri manufaktur. Langkah-langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan membangkitkan kembali daya beli masyarakat.
Bukan Faktor Eksternal
Sebagai mahasiswi manajemen yang aktif mengamati dinamika ekonomi nasional, saya berpandangan bahwa lemahnya daya beli masyarakat saat ini bukan hanya akibat faktor eksternal, tetapi juga dipicu oleh respons kebijakan yang kurang cepat dan strategis.
Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan konsumsi rumah tangga terus menurun, maka negara perlu hadir lebih konkret dalam mengamankan perekonomian masyarakat kelas bawah. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan krisis ini meluas dan memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. ***
Referensi:
Tempo.co – Daya Beli Masyarakat Lesu di Awal 2025
Kompas.com – Daya Beli Masyarakat Lesu Ekonomi Kuartal I 2025
