Oleh Asep Dahlan (Konsultan Keuangan, Pendiri Dahlan Consultant)
Sebuah video singkat memperlihatkan seorang nenek berdiri kebingungan di depan kasir toko roti. Ia hendak membeli makanan sederhana, tetapi uang tunai yang dibawanya ditolak. Tidak ada kegaduhan, tidak ada perdebatan keras—hanya jeda canggung yang menyimpan pertanyaan besar tentang arah kemajuan kita.
Peristiwa itu tidak terjadi di ruang rapat regulator atau forum ekonomi, melainkan di tempat paling elementer dalam kehidupan sehari-hari: meja kasir. Justru di sanalah, makna inklusi keuangan diuji secara nyata—bukan lewat grafik atau indeks, tetapi melalui pengalaman manusia.
Digitalisasi pembayaran adalah keniscayaan. Ia menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan keamanan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadikannya bagian dari strategi besar modernisasi ekonomi. Namun setiap lompatan teknologi selalu menyisakan satu pertanyaan mendasar: siapa yang ikut melompat, dan siapa yang tertinggal?
Angka Inklusi Naik, Realitas Tak Selalu Sejalan
Indonesia kerap merayakan capaian inklusi keuangan nasional yang telah melampaui 80 persen. Angka ini sering dikutip sebagai bukti keberhasilan perluasan akses layanan keuangan digital. Tetapi statistik, betapapun pentingnya, memiliki keterbatasan: ia jarang menangkap rasa cemas, kebingungan, atau ketidakpercayaan yang dialami sebagian warga.
Memiliki rekening atau dompet digital tidak otomatis berarti mampu—atau mau—menggunakannya. Bagi banyak lansia, uang tunai bukan sekadar alat transaksi. Ia adalah simbol kendali, kepastian, dan rasa aman yang dibangun selama puluhan tahun berinteraksi dengan ekonomi nyata.
Video nenek di gerai roti itu menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak bergerak serempak. Ia melaju cepat bagi yang siap, namun terasa menjauh bagi mereka yang tertatih mengejar.
Ketika Sistem Mengalahkan Manusia
Masalah utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada cara penerapannya. Ketika kebijakan non-tunai diterjemahkan secara kaku di tingkat layanan, sistem berubah dari alat bantu menjadi pagar pembatas. Konsumen tidak lagi dinilai dari kemampuannya membayar, melainkan dari kecocokannya dengan aplikasi dan perangkat.
Padahal, uang tunai masih merupakan alat pembayaran yang sah. Menutup pintu terhadapnya secara sepihak berarti mempersempit ruang partisipasi ekonomi. Dalam konteks ini, penolakan bukan semata persoalan teknis, melainkan juga pesan simbolik: ada kelompok yang secara perlahan didorong ke pinggiran arus utama.
Empati yang Hilang dalam Infrastruktur Digital
Kasir bukan sekadar perpanjangan mesin transaksi. Ia adalah titik temu antara sistem dan manusia. Ketika empati menghilang dari ruang ini, teknologi berubah menjadi mekanisme yang dingin dan eksklusif.
Transformasi digital seharusnya mempermudah hidup, bukan menambah beban psikologis bagi mereka yang sudah rentan. Lansia yang datang dengan uang tunai membawa harapan sederhana: pulang dengan kebutuhan terpenuhi, bukan dengan rasa malu atau kebingungan.
Inklusi Adalah Proses, Bukan Paksaan
Literasi keuangan digital memang perlu diperluas. Edukasi, pendampingan, dan perlindungan konsumen adalah fondasi penting menuju masyarakat non-tunai. Namun inklusi tidak bisa dipercepat hanya dengan logika pasar dan efisiensi.
Transisi yang adil menuntut waktu, pilihan, dan perlakuan yang manusiawi. Opsi pembayaran tunai bukan simbol kemunduran, melainkan jembatan agar tidak ada yang terjatuh di tengah perubahan.
Mengukur Kemajuan dengan Martabat
Keberhasilan digitalisasi tidak diukur dari seberapa cepat uang tunai ditinggalkan, melainkan dari seberapa luas partisipasi ekonomi tetap terjaga. Sistem keuangan yang modern tetapi meninggalkan sebagian warganya mungkin efisien secara teknologi, tetapi rapuh secara sosial.
Suatu hari nanti, uang tunai mungkin benar-benar tinggal kenangan. Namun sebelum hari itu tiba, pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah sederhana namun mendasar: apakah kita menempuh masa depan dengan mengajak semua orang berjalan bersama, atau membiarkan sebagian tertinggal di depan kasir?
Sebab pada akhirnya, kemajuan sejati bukan tentang kecanggihan sistem pembayaran, melainkan tentang kesediaan memastikan setiap orang—termasuk yang paling rentan—tetap memiliki tempat yang bermartabat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. ***
