JAKARTA (20/11/2022), AMUNISI.CO
ID – Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum 2023, sebesar 10%. Dia menilai, kenaikan upah minimum tersebut sangat tepat di tengah kondisi yang dialami buruh setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Penetapan upah minimum 10% yang tercantum dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini, sudah melewati pertimbangan dan banyak faktor, harus kita apresiasi,” kata Hasan Basri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/11/2022).
Meski demikian, menurut Hasan Basri, DPD RI masih berupaya memperkuat ekonomi nasional, buruh yang saat ini masih dibayangi ancaman PHK. Tapi ada keputusan yang objektif dan berpihak seperti Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, bisa diterima oleh semua pihak.
“Keputusan kenaikan upah minimum mempertimbangkan aspirasi yang selama ini disampaikan buruh. Salah satunya tidak menggunakan lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tapi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Jadi kputusan ini cukup baik dan melegakan, setidaknya untuk memastikan buruh dan keluarganya,” ujar Hasan Basri yang akrab disapa HB.
Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini juga mengatakan, keputusan kenaikan upah minimum sangat tepat di tengah tekanan yang dialami buruh di seluruh Indonesia pascakebijakan kenaikan harga BBM.
“Batasan ini baik dilakukan, karena kita ketahui pandemi belum berakhir. Dunia tidak baik-baik saja, negara-negara Eropa banyak yang resesi. Belum lagi beban kebutuhan lain setelah adanya kebijakan migrasi tv analog ke digital karena ada keharusan membeli Set Top Box (STB),” lanjut Hasan Basri.
Hasan Basri berharap agar keputusan ini dapat dijalankan oleh semua pihak baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, dengan melakukan penyesuaian dan dilaksanakan secara konsekuen.
“Jangan lagi ada daerah yang bandel. Buruh di seluruh Indonesia harus mendapat kepastian kenaikan upah minimum ini. Sebagai mitra kemenaker, kita (Komite III DPD RI) siap untuk mengawasi dengan baik,” tambahnya lagi.
Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, penyesuaian upah minimum 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli masyarakar yang semakin menurun seiring ketidakpastian kondisi global yang berimplikasi menekan laju pemulihan nasional. ***
