JAKARTA (21/06/2026), AMUNISI.CO.ID — Selama lebih dari tiga dekade, Bali menjadi wajah pariwisata Indonesia di panggung global. Pulau ini berhasil menarik jutaan wisatawan setiap tahun dan menjadi salah satu motor utama perekonomian nasional. Namun di balik gemerlap industri wisata yang terus tumbuh, Bali juga menghadapi tekanan yang semakin nyata: kemacetan, persoalan sampah, degradasi lingkungan, hingga munculnya pertanyaan mengenai seberapa besar manfaat ekonomi pariwisata benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul dorongan agar Bali tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Fokus pembangunan pariwisata dinilai perlu bergeser ke arah kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat ekonomi.
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengubah orientasi pembangunan pariwisata dari model wisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism).
Menurut Habib Aboe, transformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak jika Bali ingin mempertahankan reputasinya sebagai destinasi wisata kelas dunia tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan identitas budaya yang selama ini menjadi daya tarik utamanya.
“Yang dibutuhkan adalah peningkatan nilai ekonomi yang diterima masyarakat tanpa menambah beban terhadap lingkungan,” kata Aboe dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026), terkait kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Bali.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan cara pandang terhadap keberhasilan sektor pariwisata. Selama ini, kinerja pariwisata kerap diukur dari tingginya angka kunjungan wisatawan. Namun pendekatan tersebut dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang muncul seiring meningkatnya aktivitas wisata.
Habib Aboe menilai indikator keberhasilan pariwisata ke depan harus lebih menekankan kualitas pengalaman wisatawan, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut dia, Bali memiliki modal kuat untuk memimpin perubahan tersebut. Selain dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dunia, Bali memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan ekosistem sosial yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan model pariwisata yang lebih berkelanjutan.
“Hasil diskusi dan pengamatan yang dilakukan BKSAP menunjukkan bahwa Bali berpeluang menjadi pelopor pengembangan quality tourism di kawasan Asia Pasifik. Model ini mengedepankan wisata yang lebih selektif, berorientasi pada kualitas layanan, menjaga daya dukung lingkungan, serta menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding sekadar mengejar volume kunjungan,” papar mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.
Dalam konteks tersebut, investasi dinilai menjadi faktor penting. Namun Habib Aboe mengingatkan bahwa Bali tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya nilai investasi yang masuk.
Ia menegaskan bahwa investasi yang dibutuhkan adalah investasi berkualitas, yakni investasi yang ramah lingkungan, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.
“Investasi harus memberi manfaat jangka panjang dan memperkuat posisi masyarakat lokal sebagai pelaku utama industri pariwisata,” ujar Habib Aboe, yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS itu lagi.
Pendekatan tersebut diyakini dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga karakter Bali sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.
Selain mendorong perubahan strategi pembangunan, Aboe juga menawarkan dukungan melalui jalur diplomasi parlemen. Sebagai bagian dari BKSAP DPR RI, ia menilai jejaring kerja sama dengan berbagai parlemen dan organisasi internasional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat promosi, memperluas akses investasi berkualitas, serta membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Menurut dia, diplomasi parlemen tidak hanya berfungsi dalam urusan politik luar negeri, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing destinasi wisata Indonesia.
Lebih jauh, Aboe menilai Bali memiliki kapasitas untuk berkembang bukan hanya sebagai tujuan wisata internasional, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran global mengenai praktik pariwisata berkelanjutan.
Ia mendorong penyelenggaraan forum-forum internasional yang mempertemukan pemerintah, parlemen, akademisi, dan pelaku usaha guna membahas isu keberlanjutan, ketahanan destinasi wisata, serta pelestarian budaya di tengah pertumbuhan industri pariwisata global.
_Jika langkah tersebut dapat diwujudkan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai pusat lahirnya gagasan, kebijakan, dan inovasi global dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan,” sebut Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.
Dorongan untuk meninggalkan pola wisata massal dan beralih menuju pariwisata berkualitas mencerminkan tantangan yang kini dihadapi banyak destinasi dunia. Bagi Bali, transformasi tersebut dinilai menjadi peluang untuk memastikan pertumbuhan industri pariwisata tetap berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan roadmap yang terukur, investasi yang lebih selektif, serta dukungan kerja sama internasional, Bali berpeluang menjadi model sukses transformasi pariwisata berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik dan memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia di masa depan, demikian Habib Aboe. ***
