JAKARTA (23/12/2022), AMUNISI.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah ikut menyoroti pernyataan Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta KPK tidak terlalu mudah melakukan OTT, karena tidak bagus dan membuat negara jelek. Fahri mengatakan pemberantasan korupsi dikatakan sukses apabila tak ada lagi orang yang ditangkap atau OTT.
“Saya kerap kali menyampaikan bahwa OTT tidak efektif apabila tak disertai strategi pencegahan korupsi yang masif. Sejak lama saya banyak sekali membuat pernyataan tentang tidak efektifnya OTT, apabila tidak disertai dengan strategi pencegahan korupsi yang lebih masif,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Dikatakan mantan Wakil Ketua DPR RI itu, OTT itu sendiri secara hukum mudah dipersoalkan. Karenanya dia berharap perubahan Undang-Undang (UU) tentang KPK pada tahun 2019 lalu akan memperkuat aspek pencegahan korupsi.
“Itu sebabnya perubahan UU KPK sebenarnya memberikan kesempatan kepada lembaga antirasuah (KPK), untuk mendesain strategi pemberantasan korupsi yang efeknya lebih masif,” sebutnya lagi.
Selain itu, masih menurut perkiraannya UU KPK ini juga memperkuat aspek pencegahan, karena suksesnya pemberantasan korupsi bukan banyaknya orang yang ditangkap. Suksesnya pemberantasan korupsi itu apabila tak ada lagi orang yang ditangkap KPK.
“Jadi, suksesnya pemberantasan korupsi apabila tidak ada lagi orang ditangkap karena korupsinya sudah berhasil dicegah oleh seluruh aparatur pemerintahan yang bertugas,” ucap Fahri.
Oleh karena itu Fahri berharap pemerintah bisa mendesain strategi pemberantasan korupsi yang berorientasi pada penegakan hukum profesional dan transparan.
“Jadi itulah yang harusnya didesain di depan sehingga negara kita kembali ke dalam satu situasi normal di mana orientasinya adalah penegakan hukum yang profesional dan transparan,” ungkap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sebelumnya, Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung agar KPK tidak terlalu mudah melakukan OTT. Sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.
“Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat Kementerian/Lembaga, hingga di Pemerintah Daerah (Pemda).
Misalnya digitalisasi di pelabuhan. Luhut mengatakan 14 pelabuhan di Tanah Air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai tahun ini.
“Target kita, tahun depan 149 pelabuhan kecil sudah masuk dalam sistem yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pelabuhan udara,” harapnya.
Dengan adanya digitalisasi diharapkan berdampak pada berbagai macam aspek, termasuk aspek ekonomi, industri, hingga pendidikan.
“Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem. Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan,” demikian Luhut Binsar Panjaitan. ***
