JAKARTA (13/12/2025), AMUNISI.CO.ID — Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Jumat (11/12/2025), untuk menilai langsung pelaksanaan penegakan hukum di daerah sekaligus memastikan koordinasi antara parlemen dan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, berjalan efektif di tengah dinamika keamanan kawasan pariwisata nasional.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional DPR terhadap mitra kerja di bidang hukum dan keamanan.
“Komisi III DPR RI melaksanakan tugas pengawasan terhadap mitra kerja di Denpasar. Kami ingin memastikan sinergitas dengan Polri tetap berjalan optimal,” kata Aboe Bakar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Aboe Bakar, Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pariwisata utama Indonesia, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor krusial yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan aparat di lapangan menjalankan tugas secara profesional dan responsif.
Ia menekankan bahwa hubungan kerja yang solid antara Komisi III DPR dan Polri menjadi kunci dalam menjamin efektivitas berbagai program keamanan publik, termasuk pencegahan gangguan keamanan yang dapat berdampak pada citra nasional maupun kepercayaan wisatawan.
“Kami ingin memastikan koordinasi berjalan dengan baik, sehingga pelayanan keamanan kepada masyarakat dapat berlangsung maksimal dan adaptif terhadap kebutuhan daerah,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I tersebut.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Bali dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dan menjadi bagian dari agenda pengawasan tahunan terhadap institusi penegak hukum di berbagai wilayah Indonesia. Melalui rangkaian kunjungan ini, Komisi III berharap dapat memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan penegakan hukum di daerah serta mendorong penguatan tata kelola keamanan nasional secara menyeluruh. ***
