Kandidat Capres Internal Akan Kerek Efek Ekor Jas Parpol di KIB

Tiga ketum parpol peserta KIB. Zulhas, Airlangga dan Mardiono. (Foto: Ist)

JAKARTA (19/12/2022), AMUNISI.CO.ID – Pakar politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus ikut serta dan mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu patut dilakukan untuk memperbesar peluang mandapat efek ‘Ekor Jas’ (coattail effect) untuk meningkatkan perolehan suara partai.

“Saran saya harus tetap dipertahankan dalam rangka untuk memaksimalkan efek Wkor Jas. Yang jelas tiga partai itu (Golkar, PPP dan PAN), sudah cukup dan tidak ada alasan untuk bubar. Kalau kandidatnya tidak populer, ya berusaha untuk mempopulerkan,” tegas Lili kepada wartawan di Jakaeta, Senin (19/12/2022).

Bacaan Lainnya

Keikutsertaan KIB dalam bursa pencalonan menuju Pilpres 2024, lanjut Lili, juga bisa mengikutsertakan pihak ekstenal. Namun yang pasti, KIB didorong untuk membawa bendera sendiri dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Tapi kalau pertimbangannya untuk efek Ekor Jas, mestinya mereka maju. Nah, majunya itu bisa tetap pimpinan partainya, bisa juga dari luar. Artinya bukan bergabung ke partai lain,” ujarnya.

Dari internal koalisi, Lili menimbang 2 calon yang berpeluang untuk diusung KIB yakni Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sedangkan peluang Plt Ketum PPP Mardiono dinilainya lebih kecil.

“Kalau yang peluangnya ada itu, antara Airlangga dan Zulhas. Zulhas Ketum PAN, peluangnya tinggi dibandingkan PPP,” ungkap Lili menilai Golkar sepatutnya lebih getol mempopulerkan dan mempromosikan Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pipres 2024, begitu pun di internal KIB.

Sebab, menurut Lilu hal itu berkaitan dengan target besar yang telah dipatok Golkar yang mendapat 20 persen raihan suara. Karenanya, Airlangga harus didorong agar Golkar mendapat efek Ekor Jas.

“Apalagi Golkar pasang target 20 persen. Ya kalau dia tidak maju ya susah. Apalagi ada penantang partai baru yang punya figur,” tambahnya.

Dikatakan, Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran jika ada lebih dari dua pasangan calon. Untuk saat ini, KIB harus fokus untuk mempopulerkan paslon yang bakal diusung. Karena dengan itu, ada peluang untuk meraup lebih banyak suara dengan memanfaatkan efek Ekor Jas.

“Mau tak mau harus maju. Kalau kandidat lebih dari 2 kan pasti 2 putaran. Baru putaran kedua mau bergabung dengan mana,” tegasnya.

Pada putaran kedua, barulah KIB berpikir untuk menang. Lebih baik saat ini KIB fokus pada upaya untuk memperbesar popularitas dan meningkatkan elektabilitas calon yang hendak diusung.

“Karena yang diselamatkan adalah partai. Persoalan nanti, ya nanti di putaran kedua, sudah boleh hitung-hitungan menang-kalah,” pungkasnya.

Daya Tawar

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro menyoroti sikap PPP yang mengajukan Plt.Ketua Umum Mardiono sebagai kandidat Capres. Hal itu dilihatnya sebagai upaya menaikkan bargaining power partai saja.

“Saya melihat banyak partai menengah kecil kebawah, yang berinisiatif, itu lebih pada upaya meminta perhatian dari partai lain bahwa kami harus dihitung, punya kontribusi untuk koalisi,“ kata Teguh.

Memang, kata Teguh, PPP berada di KIB bersama dengan Partai Golkar dan PAN. Namun dari ketiganya, Golkar memegang suara terbesar dan konsisten untuk mengajukan Ketum nya, Airlangga Hartarto sebagai Capres Golkar.

“Sayangnya, sampai hari ini masih belum ditentukan siapa Capres KIB. KIB, dengan suara parpol yang tanggung, calon yang belum jelas, dalam arti apakah cukup confidence, karena survei dua digit masih seputar Ganjar, Prabowo, Anies,”  sebut dia lagi.

Menjawab pertanyaan terkait sosok Airlangga Hartarto, yang memiliki elektabilitas dari ketiga Ketum di KIB, dikenal dengan hasil kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apalagi dia dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan sempat disebut-sebut punya modal memimpin.

Teguh mengatakan, “Saya kira politik itu seni berhubungan dengan para pihak, dalam politik tidak ada yang sifatnya strong, tetapi politik itu harus bersifat ‘grey area’ karena politik itu membutuhkan dukungan yang jelas, butuh proses-proses yang tidak melukai orang lain. Saat ini barangkali tidak membutuhkan, di waktu lain bisa membutuhkan”. ***

Total Views: 555

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *