JAKARTA (02/11/2022), AMUNISI.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah menjalankan narasi atau mengkomunikasikan kebijakan baru second home visa, dengan menyiapkan strategi public relations (PR) yang baik agar tidak salah sasaran.
“Selama ini, tidak banyak masyarakat yang paham mengenai kebijakan terobosan tersebut,” ujar Fahri Hamzah berbicara dalam Gelora Talk bertajuk ‘Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?’ yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022).
Dikatakan Fahri, kebijakan baru second home visa walau sudah dibahas lama, namun perlu adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat. Sayangnya, selama ini tidak ada komunikator yang baik dalam negara.
“Itulah, tidak ada komunikator yang baik dalam negara. Jadi jangan melemparkan idenya dengan gampang saja. Ini sophisticated,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.
Demikian halnya seperti ide pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, lanjut Fahri, bukan seperti boyongan pemindahan rumah, atau hunian seperti dalam pikiran para pengembang atau kontraktor di Jakarta. Dikatakan peradaban baru, tetapi tak terlihat konsepnya.
“Sebab kalau tidak mengerti konsep, maka yang akan terjadi adalah kendala masyarakat,” cetusnya.
Masih terkait kebijakan visa ini, Fahri menegaskan bahwa sebenarnya sudah lama dibahas terutama berkaitan dengan hak azasi manusia (HAM). Mengacu HAM ini, sebenarnya aturan visa mengacu prinsip kebebasan manusia bergerak dari tempat ke tempat lainya.
Sekarang pun, tambah Fahri, WNA tidak terasa dibatasi ketat dengan berjalan masuk dan keluar, bahkan dengan digitalisasi di Imigrasi, cukup gunakan jempol jari, lensa mata, dan lainnya.
“Namun, terlepas dari itu, bagaimana juga mengatur, kalau ada persoalan WNA sendiri di negaranya sudah tak punya kewarganegaraan (stateless)?” tuturnya.
Semua itu, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, menjadi pertanyaan berbagai kalangan masyarakat. Apakah hanya cukup orang kaya saja dengan membuktikan dana Rp2 Miliaran.
“Jadi berbagai pertanyaan ini, seolah menandakan bahwa pemerintah tak mampu menjelaskan dengan baik kebijakannya kepada masyarakat. Siapa sih jubirnya, padahal banyak jubir,” cetusnya. ***
