JAKARTA (05/01/2023), AMUNISI.CO.ID – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Joko widodo (Jokowi), bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang akan berlaga di pemilu presiden (Pilpres) 2024. Karena, tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utamanya dalam kampanye Pilpres 2024.
Pendapat ini disampaikan peneliti Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri atau akrab disapa Puput dihubungi wartawan, Kamis (5/1/2023) menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Alasan responden puas didominasi oleh kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen), disusul oleh kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen). Artinya kepuasaan publik terdongkrak oleh sektor ekonomi.
Melanjutkan penilaiannya, Puput mengungkapkan pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politisi. Catatan hasil kerja dan pengalaman, termasuk hasil survei kepuasan publik seperti ini tentu umum digunakan.
“Program yang dijalankan pun, jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi publik, dapat menjadi ikon dari figur menteri/presiden itu dan dijanjikan sebagai program lanjutan lagi jika terpilih atau menang pemilu,” ujarnya.
Meski demikian, Puput menegaskan hal yang penting adalah tidak berhenti pada tataran survei. Harus ada evaluasi lebih jauh atas program tersebut. Termasuk misalnya, sejauh mana menyelesaikan akar masalah di masyarakat, sejauh mana perencanaan dan implementasinya efektif, serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada.
“Tentu tidak salah jika kemudian pemerintah, presiden, dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk menunjukan gigi hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan,” pungkas Puput.
Kedepankan Rakyat
Terpisah, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahardiansyah menyebut, di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, kini ada sejumlah menteri yang digadang-gadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024.
Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet. Selain itu, ada Menhan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, juga Menteri Parekraf Sandiaga Uno.
“Airlangga dengan kebijakannya, saya melihat bagaimana pasca kenaikan BBM banyak sekali upaya yang dilakukan Menko Perekonomian, untuk melihat misalnya terkait dengan masyarakat yang terdampak, mendapatkan perhatian,” kata Trubus.
Tetapi, Trubus mengimbau agar para tokoh politik yang berada di dalam pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan yang penuh kepentingan.
“Memang saya melihat bahwa, tokoh-tokoh yang masih duduk di pemerintah, mengharapkan berkompetisi di 2024 itu memang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan, karena bagaimanapun juga mereka mereka full kepentingan, tentu terkait bagaimana mendulang suara, paling tidak istilahnya mencari dukungan konstituen,” jelasnya.
Dengan kapasitas mereka sebagai pembantu presiden, menurut Trubus, mereka bisa mengambil kebijakan yang populer dan tentunya menguntungkan bagi rakyat.
“Bagaimana kemudian membangun semacam publik trust sehingga kepemimpinannya dianggap yang paling afdol, layak, paling diterima publik, paling punya kapasitas, kompetitif,” tambah Trubus.
Karena itu, dia meminta para tokoh pemerintahan yang juga elit partai, untuk mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan. Karena dia melihat mereka yang masih bercokol di pemerintahan, cenderung diposisikan membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.
“Menurut saya yang kemudian mereka itu akan memperoleh semacam perhatian dan mau mendukung segala kebijakannya,” sebut Trubus. ***
