JAKARTA (10/02/2023), AMUNISI.CO.ID – Pemerintah memberikan bantuan rumah susun layak huni bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Total ada sebanyak 85 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerimanya.
Demikian dikatakan Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini saat meresmikan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).
Mensos Risma mengatakan, mereka (PPKS) terdiri dari 13 KPM penyandang disabilitas, 17 KPM lanjut usia. Kemudian 55 KPM dari kelompok rentan.
“Saya ingat sekali saat awal jadi menteri, Bu Mega menugaskan saya, mba jangan lihat data, kamu lihat yang di kolong jembatan. Saya datang ke sana, betul juga, ternyata mereka tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah,” kata Risma.
Nantinya, lanjut eks Walikota Surabaya itu, para KPM juga akan dibekali program pemberdayaan hingga menjadi mandiri. Sehingga para KPM dapat keluar dari kemiskinan dan melanjutkan kehidupan di luar rumah susun secara mandiri.
Risma meminta agar para KPM untuk menjaganya dan tidak diperjual-belikan ke orang lain. Dia menegaskan akan mencabut bantuan Rusun ini bila ada diantara KPM yang melakukan hal tersebut.
“Nanti kami akan data, sehingga mereka bisa menerima bantuan yang seharusnya memang hak mereka, merekalah yang harusnya menerima yang sesungguhnya. Namun karena administrasi mereka tidak bisa menerima,” ucapnya.
Sebagai informasi, Rumah Susun Pangudi Luhur di Bekasi dibangun Kementerian PUPR dengan Tipe 24 m2 terdiri 5 lantai dengan kapasitas 93 kamar hunian. Setiap Unit Kamar dilengkapi dengan tempat tidur (dipan susun, kasur, lemari pakaian, meja, kursi, kitchen set, toilet duduk, shower, dan listrik token 1300 watt).
Rusun juga dilengkapi fasilitas penunjang, kios penjualan sembako, kios makanan kecil, laundry, ruang klinik, ruang perpustakaan, ruang serbaguna dan ruang pengelola dan dilengkapi juga dengan CCTV. Adapun biaya sewa bantuan rusun ini sebesar Rp10.000 per bulan. ***
