JAKARTA (01/10/2023), AMUNISI.CO.ID – Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengatakan, dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini, DPD RI selalu berusaha secara maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara, melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah.
“DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik,” tegas LaNyalla saat memberikan sambutan dalam rangka HUT Ke-19 DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Oleh karena itu, lanjut LaNgalla, sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia. Upaya ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks.
“Gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan yang ditawarkan DPD RI adalah untuk membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan Sistem Bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat,” ujarnya lagi.
Selain Itu, masih menurut mantan Ketua Umum PSSI Itu, tawaran DPD RI juga agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
“Semoga apa yang kita cita-citakan demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI, sehingga dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan,” demikian Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.
Wacana Perubahan Konstitusi
Terpisah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengakui adanya wacana yang cukup kuat bergerak dari bawah, berbagai komponen bangsa terlama untuk pengoreksi perjalanan reformasi, dan lebih khusus berkaitan dengan Konstitusi bangsa ini. Wacana untuk perlu adanya perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen 1, 2, 3, 4 terlihat semakin kuat, yang pertama di Senayan.
“Bahkan MPR RI, tiga periode berturut-turut, menghendaki adanya pokok-pokok haluan negara. Dengan demikian maka sangat berkaitan dengan tugas-tugas MPR RI dan seterusnya termasuk DPD RI,” katanya.
Momentum ini, menurut Nono Sampono, juga digunakan oleh DPD RI sambil menyerap masukan-masukan dari berbagai komponen bangsa, bahwa tidak bisa dihindari perubahan UUD 1945 hasil amandemen keempat ini, harus dilakukan. Pertama berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara, 2 dekade yaitu masa pemerintahan Bung Karno presiden kita 25 tahun, berjalan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Orde Baru juga bergerak 32 tahun dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Nah, jJustru era Reformasi ini, kita bergerak tanpa adanya PPHN. Inilah menjadi salah satu catatan penting dan ini saya kira mayoritas komponen bangsa menghendaki adanya seperti itu. Karena kalau tidak kita hanya bersandar kepada visi misi presiden terpilih dan ini akan sulit kita menentukan arah strategis perjalanan bangsa kita ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanut Nono Sampono, keinginan untuk adanya PPHN ini melalui perubahan, tentu ada yang lain juga. Tapi terlihat ada dua, dua poros yang menghendaki adanya perubahan, yakni Amandemen ke-5 atau yang ada sekarang dirubah, dan yang kedua ada yang berkehendak terbalik, UUD 1945 yang asli 18 Agustus baru dilakukan adendum, penyesuaian.
“Nah ini nanti tinggal bagaimana kesepakatan nasional kita tentang hal ini. Itu yang paling penting, karena hasil dari pertemuan pimpinan DPD RI dengan pimpinan MPR RI, ada beberapa kesempatan dan berkaitan dengan ini, tetapi sejalan dengan adanya perubahan,” pungkas Nono Sampono.
Acara peringatan HUT ke-19 DPD RI ini dibuka LaNyalla dengan pemotongan nasi tumpeng dipelataran parkir utama Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota DPD RI, jajaran Kesetjenan, mitra perusahaan pendukung acara ini, dan para wartawan Parlemen. ***
