JAKARTA (13/02/2023), AMUNISI.CO.ID – Ada yang ‘gerah’ dengan kritik Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa. Lantas Fahri menjelaskan kalau kritikannya dimaksud, terkait sistem pembiayaan pemilu dan kampanye, bukan untuk individu.
“Saya tidak membicarakan orang, yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana ‘haram’ dan ilegal,” tegas Fahri Hamzah melalui keterangan tertisnya, Senin (13/2/203).
Fahri lalu menjelaskan lebih lanjut soal cuitannya itu. Katanya, dia menyampaikan pernyataannya itu bukan dimaksudkan untuk figur tertentu, melainkan kritik terhadap cara-cara seperti itu.
Pinjam meminjam uang atau apa pun namanya, masih dikatakan Fahri, itu awal mula dari mengelola ruang publik secara tidak transparan karena di belakang layar ada janji lain. Dan janji seperti itu merupakan bentuk perencanaan korupsi.
“Praktek pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi,” katanya lagi.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu kembali menekankan bahwa pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata.
“Praktek seperti ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” ujarnya lagi.
Harusnya, saran Fahri, jika seseorang tidak memiliki logistik memadai, jangan memaksakan diri maju sebagai kandidat, jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Dia menyebut seharusnya jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.
“Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan nggak maju. Kita jangan pernah merasa seolah (saking bangsa ini memerlukan kita), lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu,” tandas Fahri Hamzah. ***
