JAKARTA (08/01/2023), AMUNISI.CO.ID – Produk budaya dan kesenian Indonesia, dapat digunakan sebagai diplomasi ke seluruh dunia melalui diplomasi kebudayaan. Sebab, keragaman budaya Indonesia sangat besar yang tidak dimiliki negara lain di dunia.
Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf Partai Gelora Indonesia, Deddy Mizwar mengatakan ini saat menjadi narasumber dalam Gelora Talk bertajuk ‘Kreasi Seni dan Budaya dalam Membangun Peradaban Bangsa’ pada Sabtu sore (7/1/2023).
Namun kendalanya selama ini, lanjut Demiz sapaan akrab Deddy Mizwar itu, tidak adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut.
“Materinya ada, elemen untuk mencapai itu ada. Cuma kita belum menggunakan seoptimal mungkin di bidang kebudayaan ini. Kenapa? Salah satunya adalah political will yang belum ada dari pemerintah kita saat ini,” jelas Deddy Mizwar.
Hal sama juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora Deddy Miing Gumelar. Dia dinilai pemerintah tidak memahami esensi kebudayaan, dan beranggapan bahwa kebudayaan itu sebagai ‘kerupuk’ dalam hidangan pokok.
“Bagaimana kebudayaan bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam main course. Sementara ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju, yang kebudayaannya tidak maju. Pasti. Kalau negaranya itu maju, pasti kebudayaannya juga maju,” tegasnya.
Miing demikian pentolan group komedian Bagito ini akrab disapa, juga mengungkapkan ketiadaan anggaran pengembangan kebudayaan selama ini, karena pemerintah tidak mempunyai visi yang berkaitan dengan kebudayaan. Sehingga yang berkaitan dengan kebudayaan, nol anggaran.
“Karena mereka (pemerintah) tidak pernah menganggarkan. Karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Itu namanya diplomasi kebudayaan,” tegasnya.
Karena itu Miing mengusulkan agar pemerintahan yang terbentuk hasil Pemilu 2024 mendatang, agar membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri, tidak digabung dengan Kementerian Pendidikan.
Tetapi kalaupun tetap digabung kementerinnya, maka penamaan nomenklaturnya, kata mantan Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 ini, nama Kebudayaan harus didepan, baru setelah itu dibelakangnya nama Pendidikan, bukan sebaliknya.
“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu instrumennya beda. Justru kebudayaan itu yang bisa menghaluskan budi pekerti anak-anak, baru setelah itu pendidikan. Tapi kalau Partai Gelora menang, kita akan bentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri,” demikian Miing. ***
