JAKARTA (15/11/2022), AMUNISI.CO.ID – World Bank atau Bank Dunia, menyatakan siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro.
Hal itu terungkap saat Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela Business 20 Summit di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara.
“Nantinya listrik yang dihasilkan tidak hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun dapat dijual ke Brunei Darussalam dan Filipina,” ungkap Airlangga.
Sementara Direktur Bank Dunia Axel Van Trotsenburg mengatakan, dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama. Dengan adanya kebutuhan global untuk menangani perubahan iklim saat ini, World Bank siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro.
Terkait pertemuan tersebut, pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan dukungan dari lembaga internasional dan negara maju penting bagi upaya transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia. Karena menurut dia, Indonesia mempunyai resource yang berlimpah ruah tetapi tidak punya teknologi, tidak punya dana juga.
“Contoh ya, untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), batu bara dibutuhkan dana sekitar 500 miliar US Dolar. Hal itu tentu berat jika hanya ditanggung negara. Saya kira negara-negara maju dan lembaga seperti World Bank, IMF agar membantu agar tercipta zero carbon,” imbuhnya.
Karenanya, Fahmy menekankan pentingnya agenda G-20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement. Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang. Meski demikian, kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga realisasi komitmen tersebut akan terkendala.
“Itu saya kira forum yang tepat untuk menagih janji negara maju dan World Bank, hanya masalahnya saat ini sedang krisis global. Bahkan negara maju pertumbuhan ekonominya sangat rendah, sehingga barangkali akan sulit juga kalau harus mengeluarkan dana untuk itu. Yang bisa dilakukan hanya itu. Harus realistis juga karena sekarang masih krisis global,” tandasnya.
Meski demikian, Fahmy menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement. Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brazil untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.
“Saya kira bisa juga seperti itu atau menguatkan komitmen agar mereka merealisasikan. sebab tanpa bantuan dari negara maju dan World Bank saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi energi,” pungkasnya.
Harus Dikejar
Kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, komitmen bantuan dari negara atau lembaga dunia, harus terus dikejar realisasinya supaya hanya menjadi sekedar wacana. Dia menjelaskan, dunia saat ini bergerak pada penggunaan energi bersih, namun tentunya perlu kerjasama antar semua pihak untuk menuju target Net Zero Emission (NZE).
“Energi terbarukan adalah sebuah keniscayaan, semua sedang menuju kesana. Dan banyak negara G20 berkomitmen untuk menuju NZE, dan concernnya untuk menuju kesana dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka kehadiran investor maupun bantuan dari lembaga dunia mutlak untuk meraih target tersebut,” ujarnya lagi.
Berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai Nationally Determined Contributions (NDCs). Dan untuk Net Zero Emission (NZE) sektor energi ditargetkan akan dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat. ***
