JAKARTA (10/06/2025), AMUNISI.CO.ID — Pemerintah didesak segera membentuk Tim Khusus Percepatan Pengembangan Pariwisata Danau Toba, menyusul ancaman pencabutan status Global Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO dan perlunya penguatan sektor pariwisata di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Desakan ini datang dari pemerhati sekaligus pelaku pariwisata Danau Toba, Ir. Sanggam Hutapea, MM. Ia menilai langkah konkret pemerintah sangat mendesak, terutama setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pentingnya penguatan pariwisata sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sebaiknya Kemenparekraf segera bentuk tim khusus, yang melibatkan kementerian, ahli, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba. Ini penting agar pengelolaan tidak berjalan setengah-setengah,” ujar Sanggam kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Pernyataan itu merespons hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui DPSP yang dihadiri Luhut bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dewan Ekonomi Nasional, serta kepala daerah dari kawasan Danau Toba. Dalam forum tersebut, Luhut mendorong pelaksanaan event internasional, peningkatan kebersihan kawasan, pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan pemberdayaan warga lokal melalui investasi ramah lingkungan.
Sanggam menilai, mandat penuh kepada Kemenparekraf akan mempermudah langkah strategis. “Kalau kewenangan penuh diberikan ke Kemenparekraf, maka pelaksanaan program bisa lebih luwes, cepat, dan tepat sasaran. Koordinasi antar-daerah juga bisa dipastikan lebih fokus,” ungkapnya.
Menurut Sanggam, tantangan utama pengembangan kawasan Danau Toba sangat kompleks, mulai dari kelembagaan pengelolaan yang belum terintegrasi, kerusakan lingkungan dan hutan, hingga masih lemahnya infrastruktur dan aksesibilitas.
Tak hanya itu, lanjutnya, kualitas SDM pariwisata juga belum memadai, ditambah minimnya produk wisata unggulan dan penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional yang bisa mengangkat nama Danau Toba ke kancah global.
“Selama ini kita hanya mengandalkan keindahan alam. Padahal, kualitas lingkungan di Danau Toba sudah menurun dan kawasan hutan terus tergerus. Kita perlu lebih dari sekadar panorama,” tuturnya.
Ia mendorong agar Kemenparekraf bersama Tim Khusus dapat menyusun narasi sejarah dan budaya Batak sebagai bagian dari paket wisata kreatif. Tradisi seperti Mangalahat Horbo, Tunggal Panaluan Martumba, hingga upacara adat Sipaha Lima dinilai memiliki daya tarik budaya yang tinggi jika dikemas secara profesional dan konsisten.
“Bayangkan ada pagelaran budaya rutin tiap bulan purnama, lengkap dengan musik, tarian, dan simbol perjuangan masyarakat Batak. Ini akan jadi magnet wisata luar biasa,” katanya.
Sanggam juga menyoroti pentingnya menjadikan tugu-tugu marga sebagai destinasi wisata budaya. Ia menyebut, tradisi membangun tugu silsilah oleh masyarakat Batak adalah kekayaan yang jarang dimiliki bangsa lain dan potensial dikembangkan secara naratif dan edukatif.
Di akhir pernyataannya, Sanggam menekankan bahwa langkah awal yang paling krusial adalah menentukan identitas produk wisata utama Danau Toba. Apakah berbasis alam, budaya, atau kombinasi keduanya. “Ini harus diputuskan dulu agar pengelolaan, promosi, dan investasi punya arah yang jelas,” katanya.
“Jadi bukan hanya soal bagaimana wisatawan cepat sampai ke Danau Toba, tapi soal kesiapan destinasi, kehadiran event budaya yang terjadwal, dan tumbuhnya UMKM lokal berbasis ekonomi kreatif,” pungkasnya. ***
