KEBUMEN (19/07/2025), AMUNISI.CO.ID — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat penanganan perumahan tidak layak huni (RTLH) dan mengurangi backlog kebutuhan rumah nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (19/7/2025)..
Kabupaten Kebumen tercatat masih memiliki 13.660 unit RTLH dan backlog perumahan sekitar 5.287 unit. “Ini merupakan tantangan serius yang membutuhkan intervensi konkret dan menyeluruh. Pemerintah Pusat akan hadir dengan solusi nyata,” ujar Fahri Hamzah dalam sambutannya di Pendopo Kabumian, Kebumen, Jawa Tengah.
Sebagai bagian dari upaya strategis nasional, Kementerian PKP menargetkan renovasi 2 juta rumah setiap tahun, khususnya di wilayah pedesaan. Program ini memanfaatkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai bantuan sebesar Rp21,8 juta per unit—yang terdiri dari dana persiapan, insentif untuk pemilik rumah, dan pengadaan material bangunan.
Tiga Program Utama Penanganan Ketimpangan Perumahan
Dalam paparannya, Wamen Fahri menyampaikan tiga strategi utama yang kini diusung oleh Kementerian PKP:
1. Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun
Program nasional ini akan dilaksanakan secara masif menggunakan skema BSPS. Kementerian juga mendorong sinergi dengan koperasi lokal dalam pengadaan material bangunan untuk membangun rantai ekonomi sekaligus memastikan kualitas sanitasi dan struktur rumah layak huni (alas, dinding, atap).
2. Restorasi Kawasan Pesisir
Sebanyak 1.000 kawasan pesisir akan ditata melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan alokasi anggaran antara Rp20–22 miliar per kawasan.
3. Pembangunan Rumah Vertikal
Untuk mengatasi backlog nasional yang mencapai 10 juta unit, khususnya di kawasan padat penduduk, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun atau rumah vertikal.
“Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan terus berlangsung. Kabupaten Kebumen termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Maka dari itu, ini menjadi prioritas kita,” tegas Fahri.
Sinergi Pemda dan Dukungan Program Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wamen PKP beserta jajaran. Ia menyebut kunjungan ini sebagai bentuk nyata perhatian Pemerintah Pusat terhadap persoalan perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya.
Pemkab Kebumen juga telah mengusulkan bantuan BSPS Tahun Anggaran 2026 secara resmi kepada Kementerian PKP. Selain itu, Pemkab melalui Disperkimhub tengah mengembangkan skema Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan dua prototipe rumah sederhana: tipe 22 seharga Rp88,5 juta dan tipe 30 seharga Rp100,2 juta.
Bupati Lilis juga menyampaikan aspirasi masyarakat agar harga rumah subsidi di Kebumen dapat disesuaikan menjadi di bawah Rp100 juta, dan dapat dibangun di atas lahan milik sendiri.
Pembangunan Perumahan Jadi Prioritas Daerah 2026
Dalam dokumen perencanaan daerah, sektor perumahan dan kawasan permukiman ditetapkan sebagai salah satu dari lima prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2026, dengan pagu indikatif sebesar Rp5 miliar. Program strategis yang akan dilaksanakan antara lain:
- Pengembangan Perumahan: Rehabilitasi rumah korban bencana dan penyediaan rumah layak huni berbasis SPM.
- Penataan Kawasan Permukiman: Pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 hektar.
- Pencegahan Kawasan Kumuh Baru: Melalui program intervensi kawasan terintegrasi.
- Peningkatan PSU: Penyediaan sarana dasar seperti sanitasi, air limbah, transportasi, dan drainase.
Kunjungan Wamen PKP Fahri Hamzah ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Zaeni Miftah, mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Boedyo Darmawan, jajaran Forkopimda, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, serta perwakilan Bank Jateng dan Bank BTN Cabang Kebumen.
Kementerian PKP terus berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan hunian layak, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. ***
