Disertasi Dr. Wahyu Rizky Andhifani Ungkap Peran Piyagem dalam Membangun Struktur Sosial dan Identitas Politik Kesultanan Palembang Darussalam
Aksara Jawa di Negeri Melayu: Warisan Tak Terduga dari Palembang
JAKARTA (25/4/2025) — Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 dikenal sebagai kerajaan Melayu, namun peninggalan sejarah berupa piyagem (prasasti tembaga) justru banyak ditemukan menggunakan aksara dan bahasa Jawa. Fakta mengejutkan ini menjadi temuan utama dalam disertasi doktoral Dr. Wahyu Rizky Andhifani, seorang arkeolog sekaligus ahli epigrafi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam sidang terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia, Rabu (16/4/2025), Wahyu sukses mempertahankan disertasinya berjudul Relasi Kuasa dan Konstruksi Identitas Kesultanan Palembang Darussalam Berdasarkan Piyagem Abad XVII–XIX. Ia meraih gelar Doktor Humaniora dengan predikat summa cum laude dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
Wahyu menjelaskan bahwa piyagem-piyagem ini menjadi bukti sahih bagaimana kekuasaan Kesultanan Palembang tidak hanya ditegakkan secara fisik, namun juga melalui narasi teks dan simbol linguistik. Penemuan piyagem dalam aksara Jawa, yang tidak digunakan sehari-hari oleh masyarakat Palembang saat itu, menjadi penanda otoritas sultan yang kuat dan simbolik.
“Piyagem bukan hanya sekadar dokumen administratif. Ia adalah teks kekuasaan yang membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi secara sistematis,” ujar Wahyu dalam wawancara dengan Amunisi.co.id, Rabu (23/4/2025).
Menurut Wahyu, penduduk Kesultanan Palembang terbagi dalam dua wilayah utama—uluan dan iliran. Masyarakat uluan memakai bahasa Melayu dengan aksara Ulu, sementara penduduk iliran menggunakan aksara Jawi.
Namun menariknya, Sultan justru menyampaikan kebijakan dan perintah kepada daerah uluan dalam bahasa dan aksara Jawa. Hal ini dinilai Wahyu sebagai upaya simbolik untuk menunjukkan dominasi budaya dan politik pusat terhadap daerah-daerah yang lebih terpencil.
Studi Kasus: Piyagem Hipil dan Legitimasi Kekuasaan Sultan
Salah satu piyagem yang diteliti adalah piyagem Hipil, yang kini berada di wilayah Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Teks ini berisi ketentuan tentang penyelesaian sengketa hutang-piutang, dan memperlihatkan peran Sultan sebagai pengadil tertinggi dalam masyarakat.
“Piyagem Hipil menegaskan bahwa Sultan memiliki legitimasi dalam menengahi persoalan sosial dan ekonomi, bahkan di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan,” terang Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa Kesultanan Palembang memanfaatkan piyagem sebagai sarana pengendalian sosial yang halus namun sistematis. Misalnya, aturan wajib tanam lada dalam piyagem Sungai Keruh, Tanjung, dan Rambang memperlihatkan bagaimana negara mengarahkan masyarakat untuk menjadi alat produksi demi kepentingan negara.
“Bahkan ranah domestik seperti pernikahan pun diatur. Ini menunjukkan betapa dalamnya penetrasi kekuasaan hingga ke tubuh dan relasi privat masyarakat,” tegasnya.
Disertasi ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Kesultanan Palembang tidak hanya terkonsentrasi di keraton. Ada sistem pembagian wilayah administratif seperti daerah sikap, sindang, dan kepungutan yang masing-masing memiliki regulasi tersendiri.
“Ini mencerminkan struktur kekuasaan yang kompleks, di mana lokalitas diberi wewenang namun tetap dalam kerangka otoritas pusat,” kata Wahyu.
Analisis Bahasa dan Aksara: Membentuk Identitas dan Wacana
Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia (PAEI), Wahyu menekankan pentingnya analisis filologis dan epigrafis dalam memahami relasi kuasa di masa lampau. Alih aksara dan alih bahasa atas piyagem-piyagem ini menjadi jendela untuk melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk identitas politik dan sosial.
“Bahasa Jawa dalam piyagem bukan sekadar alat komunikasi, tapi sarana hegemonik dalam konstruksi identitas dan kekuasaan,” jelasnya.
Penelitian Wahyu memperkaya studi-studi sebelumnya dari tokoh seperti Brandes (1889–1901), Suhadi (1998), Boechari (2012), dan Alnoza (2021) yang lebih berfokus pada aspek linguistik atau hukum piyagem. Disertasi ini membawa pendekatan baru dengan menekankan peran piyagem dalam membentuk struktur wacana dan dominasi sosial.
Penelitian ini juga menggambarkan sejarah Palembang yang merupakan hasil interaksi antara berbagai tradisi, termasuk pengaruh kuat dari Majapahit dan Kesultanan Demak. Wahyu mengutip tulisan Hanafiah (1995) mengenai kedatangan Ki Gede Ing Suro Tuo dari pesisir utara Jawa pada tahun 1552 sebagai titik awal Islamisasi di Palembang.
“Fenomena budaya ini menjadi bukti bahwa identitas Palembang bukan hanya Melayu-Islam, tetapi juga memuat jejak Jawa yang sangat kental,” pungkasnya. (PRI)
