JAKARTA (12/07/2025), AMUNISI.CO.ID — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan terhadap usulan peningkatan anggaran bagi tiga lembaga strategis, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut dia, kondisi darurat narkoba di Indonesia tidak bisa ditangani secara setengah hati dan memerlukan respons anggaran yang memadai.
“Kami melihat suasana darurat narkoba di republik ini dengan jumlah penyalahguna yang mencapai jutaan. Ini membuat kami ngeri. Tidak bisa ditangani dengan anggaran seadanya,” kata Aboe dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).
Ia menilai bahwa peredaran narkoba di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh jaringan kriminal biasa. Ada kekhawatiran, praktik ini juga melibatkan oknum dari lembaga penegak hukum.
“Negara ini paling gila kalau bicara narkoba. Tidak pernah habis. Saya khawatir pemainnya juga dari kalangan pejabat. Apakah itu dari kepolisian, BNN, atau institusi lainnya, ini yang membuat jaringan narkoba terus berjalan dengan aman,” ujarnya.
Aboe juga menyinggung pernyataan Kepala BNN mengenai situasi darurat narkoba. Ia menyayangkan bahwa wacana darurat ini telah berulang kali disampaikan sejak satu dekade terakhir, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Ini sudah kita omongkan sejak lima sampai sepuluh tahun lalu, tapi tidak ada pergeseran signifikan. Angka penyalahgunaan justru semakin membengkak,” ucap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga, terutama dalam upaya mengusut aliran dana haram hasil peredaran narkoba. Dalam konteks ini, menurut dia, KPK perlu lebih aktif menggali keterkaitan antara kasus narkoba dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
“Saya minta KPK jangan kalah dari Kejaksaan Agung. Kalau ada aliran uang haram dari narkoba masuk ke sistem keuangan dan ke politik, itu harus dibongkar. Di sinilah pentingnya PPATK,” kata Aboe.
Menurut dia, peningkatan anggaran bukan semata-mata persoalan teknis birokrasi, melainkan menyangkut eksistensi negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba yang semakin sistemik.
Diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (10/7/2025), BNN, KPK, dan PPATK masing-masing mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026. BNN mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp 2,1 triliun dari pagu indikatif Rp 1 triliun. KPK mengajukan tambahan menjadi Rp 1,34 triliun dari Rp 878,4 miliar. Sementara PPATK mengusulkan penambahan menjadi Rp 1,19 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp 199 miliar. ***
