Oleh: Asep Dahlan (konsultan keuangan dan pendiri Dahlan Consultant)
SATU penyakit lama dalam pengelolaan keuangan negara kita adalah lambannya penyerapan anggaran di awal hingga pertengahan tahun. Fenomena ini berulang setiap periode: kementerian dan lembaga menunda realisasi program, sementara dana negara “parkir” di kas, tidak bergerak. Alhasil, belanja pemerintah sering menumpuk di ujung tahun. Desember seakan menjadi bulan “kejar target” anggaran, padahal efektivitas stimulus ekonomi sudah terlanjur berkurang.
Dalam situasi inilah, langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk turun langsung mengawasi serapan anggaran di kementerian patut diapresiasi. Ini bukan sekadar inspeksi simbolik, melainkan gebrakan yang menandai perubahan gaya kepemimpinan: proaktif, hands-on, dan tidak sekadar menunggu laporan di atas meja.
Tiga Dampak Strategis
Sebagai konsultan keuangan, saya melihat pendekatan ini bisa membawa tiga dampak besar:
1. Disiplin perencanaan dan eksekusi. Kehadiran langsung Menkeu akan mendorong pejabat kementerian lebih serius memastikan anggaran benar-benar dieksekusi sesuai jadwal, bukan hanya tercatat di dokumen.
2. Efisiensi dan penyelesaian hambatan sejak dini. Rendahnya serapan anggaran seringkali bukan karena program tak ada, melainkan terhambat oleh tumpang tindih aturan, birokrasi teknis, atau lemahnya komitmen. Monitoring di lapangan bisa mengurai hambatan ini lebih cepat.
3. Akuntabilitas publik. Dengan pengawasan langsung, transparansi akan lebih nyata. Masyarakat tidak hanya disuguhi laporan serapan, tetapi juga bisa melihat bahwa setiap rupiah APBN dikelola serius untuk kepentingan rakyat.
“Langkah Menkeu Purbaya keliling kementerian adalah gebrakan positif. Dengan monitoring di lapangan, penyerapan anggaran bisa lebih disiplin, efektif, dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” saya tegaskan.
Pesan yang Lebih Besar
Lebih dari sekadar teknis anggaran, gebrakan ini memberi pesan penting: Kementerian Keuangan bukan hanya bendahara negara yang pasif, tetapi mitra aktif yang memastikan anggaran bekerja nyata. APBN tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas, melainkan harus hadir dalam bentuk pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Memang, tantangan tetap besar. Proses pengadaan yang berbelit, koordinasi antarinstansi yang lambat, hingga keterbatasan SDM teknis adalah realitas birokrasi kita. Namun justru karena itulah, kehadiran langsung Menkeu bisa menjadi katalis perubahan. Instansi akan lebih terdorong melakukan koreksi internal bila merasa pengawasan datang dari level tertinggi.
Belajar dari Singapura
Sebagai perbandingan, Singapura menunjukkan praktik disiplin anggaran yang patut dicontoh. Di sana, setiap kementerian wajib menyusun rencana penggunaan anggaran secara detail sejak awal tahun dengan target kinerja terukur. Monitoring dilakukan berkala oleh Kementerian Keuangan, bukan hanya lewat laporan administrasi, tetapi evaluasi langsung terhadap capaian. Hasilnya jelas: belanja pemerintah berjalan stabil sepanjang tahun, dampak fiskal terasa lebih merata, dan ekonomi lebih terjaga.
Indonesia bisa mengambil pelajaran. Gaya Purbaya yang turun langsung ke lapangan adalah langkah awal menuju disiplin fiskal ala Singapura, tentu dengan adaptasi sesuai kompleksitas birokrasi kita. Jika konsisten dilakukan, saya yakin tata kelola APBN akan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Penutup
Pada akhirnya, keberhasilan APBN tidak hanya soal angka serapan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Dengan monitoring langsung yang konsisten, potensi pemborosan bisa ditekan, multiplier effect belanja negara terhadap perekonomian lebih besar, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal meningkat.
Saya mendukung penuh langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Semoga gebrakan ini menjadi tradisi baru dalam tata kelola APBN: anggaran negara yang cepat, tepat, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. ***
