JAKARTA (22/9/2022), AMUNISI.CO.ID — Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengaku mendengar desas-desus mengenai rencana mencari-cari kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Ali menyampaikan hal itu merespons kabar KPK mau melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Meskipun demikian, Ali mengaku sejauh ini belum melihat upaya kriminalisasi terhadap Anies.
“Gelar perkara itu kan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Anies. Sampai pada titik itu, kita belum lihat ada upaya kriminalisasi. Walaupun, kita tahu, kita dengarlah, banyak desas-desus rencana untuk mencari-cari kesalahan terhadap Anies terhadap kegiatan Formula E,” kata Ahmad Ali, Kamis (22/9/2022).
Dia menjelaskan, desas-desus mengenai upaya mencari-cari kesalahan Anies dalam penyelenggaraan Formula E muncul karena penegak hukum tidak melakukan penyelidikan atau langkah serupa terhadap penyelenggaraan gelaran MotoGP Mandalika 2022. Atas dasar itu, Ali menyatakan, pandangan sejumlah orang bahwa langkah KPK tersebut bermuatan politis tidak salah. Pasalnya, KPK memperlakukan gelaran MotoGP Mandalika dan Formula E secara berbeda.
Rencana Gelar Perkara
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya belum berencana melakukan gelar perkara atau ekspose terkait Formula E. Alex menegaskan status tersebut masih dalam proses penyelidikan. “Iya, benar masih penyelidikan. Dan belum ada rencana ekspose,” ujar Alex, sapaan akrabnya, melalui pesan tertulis, Kamis.
Alex membantah pernyataan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan yang menyebut KPK akan lakukan ekspose Formula E pada Jumat (23/9/2022). Jubir KPK Ali Fikri mengeklaim, pihaknya tidak akan mempercepat atau sengaja memperlambat penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E yang digagas Pemprov DKI Jakarta. Kata dia, KPK bekerja sesuai dengan prosedur dan koridor hukum yang berlaku.
“Hingga kini proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh KPK. Kami tidak akan mempercepat maupun sengaja memperlambat proses penyelesaian kasus,” ujar Ali melalui pesan tertulis, Kamis.
Sebelumnya, Zulfan mengaku menerima informasi bahwa KPK akan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta, Jumat (23/9). Menurut dia, informasi itu ia terima dari hasil berbagai perbincangannya dengan sejumlah orang.
“Namanya kita obrol kiri kanan, misalnya tadi kata orang, gelar perkara kasus dugaan korupsi Formula E tanggal 22 September 2022, ternyata enggak, kemungkinan Jumat,” kata Zulfan, Kamis.
Sosok Terkuat
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok terkuat dalam pembahasan calon presiden (capres) bersama Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk Pemilu 2024.
“Kalau dari sisi capres, sosok Anies Baswedan menjadi yang terkuat dalam pembahasan meskipun tidak menutup pada pilihan yang lain,” sebut Kholid, Kamis. Ia menambahkan, ketiga partai politik (parpol) ini tak punya resistensi pada Anies, sehingga bisa diterima oleh ketiganya.
Kholid mengatakan, meski Anies bukan kader PKS, tetapi mereka memiliki hubungan baik pada Pilkada DKI 2017. “Kader-kader PKS juga menerima sosok Anies,” katanya.
Sementara itu, Partai Nasdem pun juga punya kecocokan dengan Anies. Apalagi, Anies adalah salah satu kandidat capres yang diusulkan dalam Rakernas NasDem. Begitu juga Partai Demokrat, yang terbuka untuk mengusung Anies. “Bagi Demokrat sosok Anies juga tidak ada resistensi,” ucapnya.
Bagian Pemerintah
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Partai NasDem, Demokrat, dan PKS tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Secara etika, sulit bagi NasDem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.
“Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi,” kata Yunarto. “Pertanyaannya, apakah NasDem sudah siap?” tuturnya.
Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Situasi ini kian menyulitkan NasDem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi. “Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh,” ujar Yunarto. ***
