UncategorizedPolitisi PKS Desak Kejagung dan BPK Sita Rp187,2 Triliun Dana Judi Online

Politisi PKS Desak Kejagung dan BPK Sita Rp187,2 Triliun Dana Judi Online

JAKARTA (24/12/2024), AMUNISI.CO.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi mendesak Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan segera bertindak menyita dan melacak aliran dana judi online senilai Rp187,2 Triliun.

“Kita menduga dana tersebut mengalir melalui perbankan, e-wallet, dan operator seluler, menciptakan risiko sistemik dalam sistem pembayaran nasional,” kata Aboe Bakar Al Habsyi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Langkah cepat dan akuntabel dari aparat hukum, menurut Habib Aboe, sapaan akrab Sekjen DPP PKS itu, sangat dibutuhkan, bahkan di luar proses pengadilan.

“Penyitaan ini adalah solusi efektif untuk menghentikan aliran dana ilegal,” ujarnya lagi.

Berkaca dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyisakan banyak persoalan hingga kini,
menurutnya, penyitaan dana ini tidak hanya menghentikan aliran uang haram tetapi juga memberikan efek jera pada institusi yang terlibat, termasuk perbankan dan operator seluler yang terhubung dengan aktivitas judi online.

Habib Aboe menegaskan bahwa pelaku judi online dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar berdasarkan UU ITE. Selain itu, Pasal 303 KUHP mengatur hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda Rp25 Juta bagi pelaku perjudian.

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini pun mengingatkan bahwa lembaga penyelenggara sistem pembayaran yang terlibat dalam aliran dana judi online dapat kehilangan dana tersebut karena dianggap sebagai hak pemerintah.

“Reputasi dan operasional mereka juga akan terancam jika pendapatan ilegal ini disita,” kata Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I itu lagi.

Lebih lanjut, Habib Aboe yang juga menjabat Sekjen DPP PKS itu mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi tegas kepada Kejagung dan BPK agar segera bertindak.

“Judi online adalah masalah serius yang telah menciptakan risiko sistemik. Kita tidak boleh membiarkan keuntungan dari aktivitas ilegal ini dinikmati oleh perbankan, e-wallet, operator seluler, dan lembaga lainnya,” pungkasnya. ***

- Advertisement -spot_img

BERITA LAINNYA DARI 阿穆尼西

Polda Sulut Dukung Penuh Program Gubernur Terkait WPR dan IPR untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANADO, AMUNISI.CO.ID — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menyatakan...

UKIT Gelar Wisuda 725 Lulusan Tahun 2026, Rektor Pesankan Awal Pengabdian bagi Bangsa dan Negara

MANADO, AMUNISI.CO.ID — Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) menggelar...

Reuni Paguanama 2026, Bertemu Cucu Kelas dan Berkunjung ke Rumah Anggota yang Sakit

MALANG, AMUNISI.CO.ID — Reuni Paguyuban Alumni SMA Negeri 3...

Fakultas Kedokteran Unika De La Salle Resmi Dibuka, Jadi Kado Spesial HUT ke-62 Provinsi Sulut

MANADO, AMUNISI.CO.ID — Program Studi/Fakultas Kedokteran Universitas Katolik (Unika)...

Reuni Paguanama di Malang 22 s/d 24 September 2026 Diikuti Lebih dari 40 Peserta

JAKARTA, AMUNISI.CO.ID — Reuni Paguyuban Alumni SMAN 3 Malang...

Gedung Baru PMI DKI Jakarta Diresmikan, Diharapkan Pelayanannya Meningkat

JAKARTA, AMUNISI.CO.ID — Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT)...

Kasatreskrim Minahasa Tenggara Iptu Teguh Said Tegaskan Media Adalah Mitra Kerja

MINAHASA TENGGARA, SULUT, AMUNISI.CO.ID — Kasatreskrim Polres Minahasa Tenggara...

Ketua Umum FORSBI Temukan Sepasang Batu Penggilingan Tebu Kuno di Kabupaten Bekasi

JAKARTA, AMUNISI.CO.ID — Ketua Umum Forum Silaturahmi Betawi Indonesia...

Brigjen Pol Yudho Hermanto Resmi Menjabat Kapolda Sulut

MANADO, AMUNISI.CO.ID — Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara...
- Advertisement -spot_img