JAKARTA (30/01/2023), AMUNISI.CO.ID – Setelah diliputi ketidakpastian selama sekitar empat bulan, kini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memperlihatkan kesolidannya. Tampilnya Koalisi Perubahan sekaligus menepis hanya akan ada dua poros yang saling berhadapan seperti Pemilu 2019 lalu.
Penilaian ini disampaikan analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting kepada awak media di Jalarta, Senin (30/1/2023).
Menurut Ginting, kontestasi Pemilu 2014 akan lebih menarik dan sangat ketat jika menghasilkan 3-4 poros politik atau koalisi politik. Kondisi ini, akan memberikan pilihan politik kepada masyarakat untuk mencari yang terbaik dari 3-4 poros yang kemungkinan akan terbantuk.
“Iklim politik yang baik ini, sekaligus untuk menghindari polarisasi politik yang tidak sehat,” ujarnya seraya mengemukakan, sambil menunggu deklarasi dari PKS, maka koalisi ini sudah bisa segera membentuk sekretariat bersama (Sekber), seperti presidium.
Diketahui, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah membentuk Sekber terlebih dahulu dengan bakal capresnya Prabowo Subianto. Sehingga, lanjut Ginting, komunikasi politik sudah bisa dibangun oleh Koalisi Perubahan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam format kandidasi politik untuk mencari kandidat bakal cawapres yang bisa disetujui anggota koalisi masing-masing.
“NasDem meraih sekitar sembilan persen dengan perolehan 59 kursi, PKS meraih 8,2 persen dengan perolehan 50 kursi, dan Demokrat meraih sekitar 7,8 persen dengan perolehan 54 kursi. Rumitnya adalah, siapa ketua kelasnya?” kata Ginting.
Hal ini, kata dia, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai icon Demokrat, pernah menjadi presiden selama dua periode. Kemudian Surya Paloh adalah politikus kawakan yang berhasil membawa NasDem masuk dalam urutan keempat pemenang Pemilu 2019 lalu.
Padahal baru dua kali Nasdem mengikuti kontestasi pemilu. Sementara PKS pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36 persen, kini sudah meraih lebih dari delapan persen.
Menurut Ginting, tidak ada pilihan bagi Demokrat maupun PKS, selain masuk dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini tidak akan pernah ada apabila NasDem tidak keluar dari koalisi yang mendukung pemerintahan.
“Sebagai oposisi, DNA atau pewarisan sifat politik Demokrat dan PKS tidak mungkin bisa bergabung dengan koalisi yang digagas pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, gabungan suara atau kursi PKS dan Demokrat tidak mencukupi ambang batas partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Gabungan mereka hanya sekitar 16 persen, jadi masih kurang empat persen untuk mencapai presidential threshold,” imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Demokrat dan menyusul dari PKS, maka pemilu 2024 potensial menghasilkan minimal tiga poros.
Adapun ketiga poros itu yakni: Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS); Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa /PKB); Koalisi Indonesia Baru (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional/PAN), Partai Persatuan Pembangunan/PPP).
Ginting melanjutkan, jika tidak ada kejutan politik, maka tinggal menunggu PDI Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke koalisi mana? Bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Baru?.
“Atau mereka akan percaya diri untuk berdiri sendiri karena memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, tanpa gabungan partai politik?” pungkasnya. ***
