JAKARTA (29/12/2023), AMUNISI.CO.ID.- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melaksanakan refleksi kinerja tahun 2023 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (28/12/2023) kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut 13 Pejabat Tinggi Madya unit kerja operasional KLHK memberikan keterangan kepada publik terkait capaian pekerjaan prioritas masing-masing unit kerja di tahun 2023.
Dalam arahannya Menteri LHK menyampaikan, KLHK dan perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 72.54 dengan yang menonjol Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87. Pembelajaran isu kualitas udara yang lalu membuat kinerja kementerian yang dipimpinnya jauh lebih bagus.
“Terdapat yang agak berat yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), kita sedang upayakan salah satunya adalah perluasan monitoring dan sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mendukung perbaikan langkah yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
Lebih jauh, Menteri LHK juga mendukung langkah-langkah untuk penilaian indikator kinerja dunia usaha yang telah mengintegrasikan penilaian inovasi sosial, eco-inovasi, dan telah memasukan penilaian green leadership yang sebelumnya telah dimulai dengan penilaian kepada pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD.
“Hal ini baik, karena berarti kita semua mulai melakukan internalisasi pada setiap entitas,” papar Siti Nurbaya.
Kesempatan sama, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK), sebagaimana disampaikan dirjen-nya Sigit Reliantoro menyampaikan refleksi akhir tahun mulai dari persoalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER).
Dikatakan Sigit bahwa refleksi akhir tahun ini merupakan bukti bahwa selama setahun, Ditjen PPKL telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Untuk IKLH, ia mengungkapkan, nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target nasional.
“Indeks Kuatitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional,” ujarnya sambil menambahkan kalau Indeks Kuatitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional.
Untuk provinsi yang mencapai target IKLH sebesar 84 persen, meningkat sebanyak 4,6 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mencapai target IKLH sebesar 64 persen, meningkat sebesar 13,8 persen.
Mengenai Infrastruktur Pemantauan Kualitas Lingkungan, Dirjen PPKL Sigit Reliantoro memaparkan sejumlah sistem/aplikasi yang selama ini dipergunakan Ditjen PPKL yakni jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlatah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.
“Ada juga SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%,” paparnya lagi.
Kemudian Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelota data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS). Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong.
Selain itu, lanjut Sigit, melalui AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinyu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015-2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Dalam konteks Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dirjen Sigit Reliantoro menjelaskan, beberapa Kabupaten/Kota wilayah Jabodetabek selama bulan Juli hingga Oktober mengalami penurunan kualitas udara (ISPU tidak sehat).
Menyikapi perkembangan tersebut langkah pemerintah untuk menangani penurunan kuatitas udara dengan membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Jabodetabek. Satgas PPU tetah melakukan langkah strategis yakni:
1. Pengawasan industri di wilayah Jabodetabek.
2. Penegakan hukum bagi industri di wilayah Jabodetabek yang melanggar persetujuan lingkungan.
3. Pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor gratis di Kementerian/Lembaga dan bersama pemerintah daerah Jabodetabek.
4. Penanaman pohon di beberapa wilayah Jabodetabek.
5. Pembinaan teknis pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.
• Uji Emisi di wilayah Bodetabek dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus hingga 7 Desember 2023
• Uji Emisi di Kantor KLHK dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus hingga 29 September 2023
• Uji Emisi di Kantor Kementerian/Lembaga dilaksanakan pada tanggal 27 November hingga 15 Desember 2023.
Total 18.137 unit kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil uji emisi roda dua yang lulus sebanyak 77,6%, Roda Empat dengan bahan bakar bensin 94,4%, dan Roda Empat dengan bahan bakar solar 66,7%.
Penghargaan PROPER 2023
Dirjen Sigit mengatakan, selama 10 tahun terakhir peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) meningkat 10% dan pada pada tahun ini dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 3.694 perusahaan. Peningkatan peserta ini berdampak terhadap penurunan tingkat perusahaan, karena perusahaan baru masih memerlukan penyesuaian dalam pemenuhan kewajiban pemantauan dan pelaporan data, pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 dan perizinan.
Dari sisi inovasi pada tahun 2023 tercatat 1.193 eco-inovasi dengan penghematan mencapai Rp158,53 Triliun atau meningkat 23,6 persen dari tahun 2022. Eco Inovasi tersebut berasal dari efisiensi energi sebesar 554,8 juta GJ, penurunan emisi GRK sebesar 229,6 juta ton CO2eq, penurunan emisi konvensional sebesar 15,8 juta ton, reduksi Limbah B3 sebesar 55,4 juta ton, 3R limbah non B3 sebesar 34,8 juta ton, efsiensi air sebesar 437,32 juta m3, penurunan beban pencemaran air sebesar 6,02 juta ton dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati seluas 308 ribu hektare.
Upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan ini ternyata juga berdampak positif terhadap masyarakat. Pada tahun 2023 tercatat Rp1,56 Triliun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun ini, terdapat 20.052 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar Rp57,28 Trilun. Angka ini meningkat sebesar 33 persen dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan pada PROPER tahun 2018 silam.
Secara ringkas evaluasi tingkat ketaatan yang dilakukan kepada 3.694 perusahaan peserta PROPER tahun 2023 adalah sebagai berikut, peringkat: Emas: 79 perusahaan, Hijau: 196 perusahaan, Biru: 2.131 perusahaan, Merah: 1.077 perusahaan, dan Hitam: 0 perusahaan, tidak diumumkan karena penegakan hukum 211 perusahaan dan tidak beroperasi 12 perusahaan.
Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Selama tahun 2023 kata Dirjen Sigit Reliantoro, telah dipulihan 203.39 Ha di 17 lokasi, antara lain 14 Ha agroforestri di Garut, Jabar, 22 HA di agroforesty di Wonosobo, 44 Ha agroforestri di Trenggalek, Jatim, 10 Ha agroforesty di Pinrang, Sulsel, 24,25 Ha ruang terbuka hijau (RTH) Penajam Paser Utara, Kaltim, 9 Ha pertanian regenerative di Gunung Kidul, DIY, dan 12 Ha agro edu technopark, TTU, NTT.
“Kita juga telah melakukan pemulihan lahan bekas tambang batubara dan batuan berbasis revitalisasi ekosistem melalui Pembangunan kawasan ekoagrowisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, seluas 24 Ha,” ujar dia.
Dijelaskan, salah satu pemulihan lahan itu merupakan hasil revitalisasi ekosistem karst Goa Tapak Raja, pengembagan wisata bekas void tambang, pembanguan ekoriparian dan lahan basah buatan Goa Air. Konsep pembangunan melalui kolaborasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dengan sektor dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
Adapun konsep pengembangan wisata yang dikembangkan: penanaman tanaman buah-buahan produktif pada lahan terlantar bekas tambang, revitalisasi void menjadi obyek wisata air, revitalisasi bukit karst untuk ekowisata, penataan ekoriparian Goa Air sebagai obyek wisata serta pembangunan sarana wisata berupa pujasera, jalur pejalan kaki, platform jembatan kayu, dan sarana flying fox.
“Yang menarik, dari hasil pemulihan yang merupakan kolaborasi KLHK, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian ini, potensi ekonomi yang data digarap mencapai 1.64 miliar rupiah per tahun,” pungkas Dirjen PPKL-KLHK Sigit Reliantoro. ***
