JAKARTA (18/01/2023), AMUNISI.CO.ID – Pemerintah perlu mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan bonus demografi. Dengan hadirnya bonus demografi, maka angkatan kerja Indonesia juga akan meningkat.
“Jika kita tidak dapat memanfaatkan momentum demografi tersebut maka yang datang adalah malapetaka dan kita bisa terjebak di negera dengan penghasilan yang biasa saja (income middle trap),” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan resmi, Rabu (18/1/2023).
Muhadjir mengatakan, mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia juga dengan menurunkan angka stunting. Serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Terkait penanganan stunting tersebut, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen tahun 2024. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting secara nasional 21,6 persen, lebih rendah dibandingkan 2021.
Artinya, kata Muhadjir, upaya pemerintah perlahan telah membuahkan hasil dalam menurunkan angka stunting.
“Kita harapkan mempercepat penurunan, sehingga tahun 2024 target pada angka 14 persen, syukur-syukur di bawahnya,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Muhadjir akan menyelenggarakan Road Show Dialog Percepatan Penurunan Stunting di 514 Kabupaten/Kota.
“Road Show Dialog bertujuan menangani serta mendiskusikan isu dan kendala Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengentasan stunting di lapangan,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah akan menyusun strategi untuk meningkatkan lapangan kerja baru. Karena, setiap tahunnya terdapat sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru di Indonesia.
Salah satu upayanya adalah mengubah paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi di Indonesia. Paradigma sebelumnya yaitu berorientasi suplai harus diubah menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand oriented).
Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, Muhadjir berharap, dunia pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja. Sehingga masing-masing daerah dapat mengetahui kondisi angkatan kerjanya dan angkatan kerja yang baru lulus dapat terserap optimal.
“Karena itu kami berharap masing-masing daerah betul-betul punya data yang akurat tentang kondisi angkatan kerja masing-masing. Kemudian menganalisis kondisi lapangan kerja termasuk pusat industri, pusat usaha, maupun pekerjaan lainnya agar dapat tersalurkan dengan baik,” ujarnya. ***
