JAKARTA (14/12/2022), AMUNISI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan, pemilihan kepala daerah atau Pilkada, cukup dilakukan dengan penunjukan pemerintah. Menurutnya, cara tersebut jauh lebih efektif dan efisien, dibandingkan penyelenggaraan Pilkada langsung di daerah yang masyarakatnya belum siap.
“Penunjukan dilakukan di daerah yang masyarakatnya belum siap menjalankan mekanisme Pilkada langsung,” kata Marwati kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (13/12/2022).
Lanjut Mareata, jika Pilkada langsung sebaiknya tidak dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya belum siap. Sebab, jika dipaksakan, bukan tidak mungkin pemimpin terpilih bukanlah orang berintegritas dan berkapabilitas.
“Sebaliknya, penunjukan kepala daerah punya keunggulan tersendiri, yakni kepala daerah dapat dievaluasi secara berkala,” terangnya lagi.
Untuk itu, jika dinilai tidak memiliki integritas dan kapabilitas, maka kepala daerah yang ditunjuk dapat diganti seketika.
“Enggak perform satu tahun ganti, pecat, selesai. Kalau sekarang kan enggak, nunggu diganti, lima tahun waktunya habis,” demikian Alexander Marwata. ***
