JAKARTA (11/12/2022), AMUNISI.CO.ID – Perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada jajarannya untuk menjemput 34 warga negara Indonesia yang disekap di Poipet, Kamboja hari ini Minggu (11/12/2022), diapresiasi setinggi-tinggi nya oleh Ketua Kaukus Muda Indonesia atau KMI, Edi Homaidi.
“Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pak Kapolri, dalam upaya melindungi warga negara nya yang tengah menghadapi masalah di luar negeri,” kata Edi Homaidi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (11/12/2022).
Apalagi, lanjut Edi Homaidi, Kapolri dengan sugapnya langsung mengirimkan Tim NCB Interpol dengan Dirkrimum Sulut dan penyidik untuk melaksanakan penyelidikan atas musibah yang dialami 34 WNI yang mengaku disekap di sebuah perusahaan online scam di Poipet, Kamboja.
“Tentunya ini membuktikan bahwa Kapolri Jenderal Sigit sangat antensi terhadap kasus itu, sehingga para sandera berhasil dibebaskan dan segera dijemput untuk dipulangkan ke Tanah Air,” demikian eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Sekedar diketahui, KBRI Phnom Penh berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja telah berhasil membebaskan 34 WNI yang mengaku disekap di sebuah perusahaan online scam di Poipet Kamboja. Mayoritas mereka berasal dari Sulawesi Utara.
Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, KBRI Phnom Penh menerima pengaduan dari salah satu WNI yg mewakili 34 pekerja Indonesia. KBRI Phnom Penh segera berkoordinasi dengan otoritas setempat dan tanggal 9 Desember 2022, seluruh 34 WNI telah berhasil diselamatkan oleh pihak berwenang Kamboja.
Ke-34 WNI tersebut saat ini berada di Kantor Kepolisian Poipet dan sedang menjalani wawancara untuk proses penyelidikan. Proses ini diperkirakan selesai dalam waktu satu minggu, sebelum mereka diserahkan kepada KBRI Phnom Penh untuk proses repatriasi.
Kasus WNI menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja terus meningkat. Sejak 2020 hingga Oktober 2022, tercatat 679 WNI berhasil diselamatkan dan dipulangkan. Namun kasus baru masih terus bermunculan.
Diperlukan langkah tegas untuk pencegahan sejak dari hulu oleh pihak-pihak terkait di Indonesia termasuk pemerintah daerah. Pencegahan tsb antara lain dengan memastikan keberangkatan pekerja migran sesuai prosedur dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus penipuan kerja ke luar negeri melalui jaringan sosial media. ***
