JAKARTA (07:01/2023), AMUNISI.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespon soal polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Kata Dasco, DPR RI punya kewenangan untuk membahas Perppu tersebut.
“Pembahasan akan dilakukan dengan komisi terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu yang mungkin perlu nanti dilihat oleh DPR substansi dari Perppu tersebut. Nanti akan dibahas di masa sidang pekan depan,” papar Dasco kepada wartawan disela-sela peresmian Kantor Bappilu DPP Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Bahkan Dasco juga mempersilakan setiap pihak, khususnya buruh, yang ingin menyampaikan pendapatnya melalui aksi unjuk rasa terkait Perppu Ciptaker. Menurutnya, masukan yang diberikan oleh mereka bisa saja dipertimbangkan oleh DPR RI.
“Masukan ke DPR RI dalam rangka substansi yang ada juga itu kita pikir juga adalah hal yang juga bisa dilaksanakan,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Menanggapi adanya anggapan, penerbitan Perplu tersebut, oleh Presiden Jokowi merupakan akal-akalan untuk menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? karena tidak ada kegentingan yang memaksa, menurut Dasco penerbitan Perppu sudah ada aturan.
“Lagi pula Jokowi bukanlah presiden pertama yang menerbitkan Perppu. Nah, sehingga saya pikir tidak ada alasan untuk memakzulkan presiden dengan Perppu atau karena presiden mengeluarkan Perppu. Kalau ada yang sebelum-sebelumnya juga nanti, kan, pasti ada alasan,” tutur Dasco. ***
