JAKARTA, AMUNISI.CO.ID – KPK menilai analisis ICW terkait tren vonis kasus korupsi 2021 salah kaprah. “Dari analisis yang salah kaprah tersebut, maka kesimpulan prematur yang dihasilkan pun bisa dipastikan keliru. Terutama pembahasan pada aspek pidana badan, jumlah uang pengganti, maupun tuntutan pidana tambahan lainnya,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri menanggapi temuan ICW terkait penindakan terhadap terpidana korupsi sepanjang tahun lalu yang belum memberikan efek jera, yang diungkapnya Senin (23/5/2022).
Ali berpendapat, kesalahan analisis ICW terletak saat mencampuradukkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Pasal penyuapan dan gratifikasi. Padahal, untuk menghitung besarnya kerugian negara kasus yang dianalisis seharusnya hanya yang dijerat dengan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor.
Ali juga menyinggung pemahaman pasal-pasal tindak pidana korupsi yang tidak bisa disamaratakan pada penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana juga tanggapi statemen ICW yang menyebut, tahun 2021, Korps Adhyaksa menjadi lembaga yang paling banyak memberikan tuntutan ringan, mulai 0-4 tahun penjara ke para koruptor. Ketut mengatakan catatan itu merupakan kewenangan ICW untuk memberikan penilaian.
“Itukan penilaian mereka kita tidak bisa membatasi,” ujar Ketut Sumedana, Senin (23/5/2022). Menurut dia, jajaran Korps Adhyaksa tetap bekerja secara maksimal untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Ia juga mengatakan, catatan ICW itu akan dijadikan bahan instrospeksi jajaran.
Semua kita jadikan bahan introspeksi dan motivasi kedepan untuk kinerja kejaksaan lebih baik,” ujar Ketut. ***
