JAKARTA (24/12/2024), AMUNISI.CO.ID – Di tengah meningkatnya popularitas layanan pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal, fenomena jasa “Joki Gagal Bayar” (Galbay) semakin marak. Jasa ini menawarkan bantuan bagi debitur yang kesulitan melunasi utangnya, namun membawa risiko besar bagi penggunanya.
Konsultan keuangan, Asep Dahlan, dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (24/12/2024), menegaskan bahwa menggunakan jasa joki galbay bukanlah solusi yang tepat.
“Memang langkah ini kerap diambil untuk menghindari kewajiban membayar pinjaman, namun membawa konsekuensi yang tidak sepele,” ujar pria yang akrab disapa Kang Dahlan itu.
Menurut pemilik dahlanconsultant.com, galbay merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu atau sengaja tidak melunasi pinjamannya. Dalam konteks pinjaman online, galbay menjadi masalah serius karena dapat merusak reputasi keuangan peminjam, serta mempersulit akses ke layanan keuangan di masa depan.
“Jasa joki galbay adalah layanan ilegal yang ditawarkan pihak ketiga untuk membantu peminjam menghindari pembayaran. Para penyedia jasa ini mengklaim mampu menghapus data pinjaman, menggunakan data palsu, atau bahkan menghentikan penagihan dengan biaya admin di awal. Namun, layanan ini kerap berujung pada penipuan dan pelanggaran hukum,” jelas Dahlan.
Meski terdengar menggiurkan, Dahlan mengingatkan bahwa praktik ini sangat berisiko. Selain melanggar hukum, data pribadi yang diberikan kepada joki galbay sangat rentan disalahgunakan untuk kejahatan lain, seperti pencurian identitas.
“Bahkan, jika ketahuan menggunakan jasa ini, pengguna dapat menghadapi sanksi berupa denda hingga hukuman pidana,” tambahnya.
Sebagai solusi, Dahlan menyarankan masyarakat untuk memilih jalur legal, seperti bernegosiasi dengan kreditur atau memanfaatkan program restrukturisasi utang. Ia juga mengimbau pentingnya meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari jebakan pinjol ilegal.
“Alih-alih mencari jalan pintas, konsultasikan masalah finansial Anda kepada pihak yang benar-benar kompeten dan mampu memberikan solusi tanpa menambah masalah baru,” tutup Dahlan. ***
