JAKARTA (20/12/2022), AMUNISI.CO.ID – Rencana Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin untuk melakukan perbaikan alias mereformasi diinstituainya, setelah beberapa hakim dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus didukung semua pihak untuk ikut memberikan masukan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/12/2022), menanggapi rencana Ketua MA Syarifuddin dalam upaya memberantas mafia peradilan di lembaganya.
“Saya sangat mendukung rencana ketua MA melakukan Reformasi Peradilan secara sistemik. Dan saya mengajak semua pihak agar ikut mendukung dan memberikan masukan,” katanya lagi.
Untuk melakukan perubahan tersebut, Fahri pun menyarankan tiga langkah yang harus dilakukan ketua MA. Pertama, ketua MA harus membentuk Tim yang mengkaji lubang-lubang kemungkinan peraturan yang membuat terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran hukum dan etika di lingkungan peradilan.
“Kedua, melakukan perombakan secara institusional termasuk rencana membuka semua rapat di MA kepada masyarakat,” tutur mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Langkah ketiga adalah melakukan pergantian secara intensif terhadap mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan etika di lingkungan peradilan Indonesia.
“Hanya dengan cara ini maka secara sistematis dan komprehensif penyalahgunaan kewenangan dan mafia di lingkungan peradilan bisa dihentikan,” demikian politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sebelumnya, Ketua MA Syarifuddin mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto yang dinarasikan seolah MA menyerah dalam memberantas makelar kasus (markus).
“Saya yakin tidak seperti itu maksudnya (menyerah). Maksudnya, kami sangat serius untuk terus melakukan perbaikan. Kasih kami waktu,” kata Syarifuddin di Jakarta, Jumat lalu (16/12/2022).
Dia menyampaikan, saat ini pihaknya terus ikhatir lakukan langkah-langkah perbaikan sistemik. Hal ini termasuk menutup celah potensi terjadinya transaksi proses penanganan perkara.
Menurut dia, langkah itu salah satunya dengan memperkuat peran satuan tugas khusus (Satgasus). Peran Satgasus itu bertugas mengawasi dan mengontrol seluruh aparatur di lingkungan MA.
“Tugasnya mendisiplinkan pegawai, jam masuk, jam pulang, jam istirahat diawasi agar tidak ada lagi aparatur yang bertemu pihak-pihak berkepentingan dengan perkara. Semua ruangan juga dipasang CCTV yang dimonitor oleh Satgasus,” jelas Syarifuddin. ***
