JAKARTA (13/10/2022), AMUNISI.CO.ID –Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, kehidupan para hakim, yang bertugas di daerah saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Dimana para hakim saat ini hanya mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas yang tergolong kecil.
”Bisa dibayangkan seorang hakim yang memiliki pekerjaan yang cukup berat dengan tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara, hanya tinggal dengan keadaan seadanya. Mereka pun harus menggunakan alat tranportasi umum agar dapat sampai dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Atas dasar itu, Adies meminta negara untuk hadir dengan memberikan fasilitas maupun kendaraan hingga jaminan kesehatan yang layak maupun keamanan untuk para hakim di seluruh Indonesia.
“Adapun persoalan lain, terkait mobil dinas hakim militer yang sudah berusia 20 tahun. Sudah seharusnya diremajakan dan diganti oleh kendaraan dinas yang baru sesuai kebutuhan yakni 19 mobil untuk kebutuhan semua Pengadilan Militer yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dengan anggaran saat ini yang sebesar Rp11,8 Triliun, menurut politisi Partai Golkar itu, seharusnya sudah bisa memberikan penggantian mobil dinas yang baru.
“Kami ingin Makamah Agung bisa bertanggung jawab terhadap hakim-hakim yang berada di bawah, dalam menjamin kesejahteraan. Baik bangunan tempat kerja maupun tempat tinggalnya perlu menjadi perhatian,” tuturnya sembari mengingatkan, jangan hanya memikirkan kemewahan gedung di Mahkamah Agung (MA) saja, ataupun pegawai-pegawainya.
Karena bisa dilihat bahwa beberapa mobil dinas, ataupun kendaran bus-bus masih terlihat sangat bagus. Kebalikan kondisi di daerah, para hakim tidak memiliki fasilitas semua itu. Ini tidak sebanding jika melihat kondisi seperti ini, dan perlu menjadi perhatian.
Terakhir, terkait pensiunan para hakim yang sudah mengabdi puluhan tahun, masih menurut Adira, harus diberikan penghargaan sesuai masa kerjanya jangan sampai dikesampingkan tanggung jawab dan hak mereka.
“Dengan demikian terkait hal tersebut DPR akan kembali mengusulkan tentang RUU Jabatan Hakim,” pungkasnya. ***
